Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy Minta Restu Jadi Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 15/07/2009, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Departemen Organisasi Kaderisasi dan Kepemudaan DPP Partai Golkar, yang selama ini dikenal sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Pasangan JK-Win, Yuddy Chrisnandy, tanpa diduga meminta restu Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla untuk menjadi calon Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan, Yuddy juga terang-terangan minta dukungan dari pengurus DPP Partai Golkar lainnya.

Permintaan restu itu disampaikan Yuddy di tengah-tengah rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (15/7) sore.

Demikian terungkap dari informasi yang diterima Kompas dari kalangan orang dalam Partai Golkar yang mengikuti rapat, saat menunggu rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu sore. Rapat diselenggarakan tertutup dan hanya dihadiri oleh anggota DPP Partai Golkar yang berjumlah 33 orang.

Sebelum rapat dimulai, Yuddy membagi-bagikan dua lembar visi politiknya yang banyak disebut sebagai wacana menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Oktober mendatang.

Lembaran visi politik Yuddy diberi judul "Tantangan Internal dan Eksternal Partai Golkar, Solusi Menuju Kebangkitan Partai Golkar". Visi itu berupa lima tantangan internal Partai Golkar dan lima tantangan eksternalnya. Salah satu tantangan internal Partai Golkar adalah lemahnya idealisme dan menguatnya budaya pragmatisme di tubuh Partai Golkar. Sedangkan tantangan eksternalnya di antaranya adalah dislokasi sosial dari aktivitas partai ke entrepreneur serta krisis identitas dan ideologi kepercayaan rakyat kepada partai politik.

Untuk menyelamatkan Partai Golkar, Yuddy memberikan usulan di antaranya perlunya reformasi, revitalisasi dan regenerasi serta optimalisasi potensi generasi muda dengan komposisi 70 persen anak muda Partai Golkar.

Partai Golkar juga diusulkan membangun kekuatan sosial baru, yakni  lapisan dalam masyarakat yang sadar hakikat perjuangan politik dan memiliki kepercayaan terhadap partai untuk memperjuangkan kesejahteraan serta keadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com