Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdebatan Hilang dalam Debat Capres

Kompas.com - 20/06/2009, 01:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat Capres kemarin dinilai tidak mempunyai esensi dari perdebatan yang ingin menguji perbedaan satu pasangan dengan pasangan lain tentang isu tertentu sehingga publik memiliki alasan memilih pasangan tertentu. "Kemarin hanya menyampaikan visi misi dan itu sudah berulang-ulang dikemukakan di berbagai forum dan pamflet," ucap pengamat politik Yudi Latif di Jakarta, Jumat (19/6).

Yudi mengatakan, ada beberapa syarat dalam perdebatan yang baik yaitu harus ada proposisi yang jelas mengenai isu spesifik sehingga bisa memancing adu argumentasi.

Selain itu, dalam perdebatan harus ada konfrontasi sehingga setiap kandidat harus punya kesiapan adu argumen."Kalau tidak ada konfrontasi apalagi saling mendukung esensi perdebatan hilang," ucapnya.

Dalam perdebatan, lanjutnya, seorang moderator harus punya pemikiran yang baik tentang isu-isu tertentu yang dikemukakan dalam suatu pertanyaan."Moderator harus melemparkan isu spesifik dan ditanggapi masing-masing kandidat. Sehingga publik tahu posisi si A tentang isu tertentu," katanya.

Selain kesalahan pada moderator, lanjut Yudi, juga terletak pada KPU yang mengambil jalan aman supaya tidak ada upaya mempermalukan calon tertentu."Kenapa panelis ditiadakan dan malah memilih moderator yang fungsinya hanya sekedar mengalokasikan waktu," tegasnya.

Selain itu, tim sukses juga berperan karena itu merupakan kesepakan dari tim sukses yang mencari jalan aman. Menurutnya, dengan berdebat bukan hanya menguntungkan pemilih supaya tidak pilih kucing dalam karung, tetapi penting juga untuk kandidat.

"Jika diasah terus dalam perdebatan, nanti ketika terpilih ada kejelasan pemahaman terhadap satu hal, bagaimana kritik dari perspektif lain sehingga dalam mengambil kebijakan clear ," ungkapnya. Untuk itu, ungkap Yudi, debat berikutnya harus diperbaiki khususnya moderator.

Selain itu, perdebatan harus dibiarkan tetap tajam serta jangan mengikuti jam tayang media."Biarkan media mengambil bagian dari perdebatan yang menurut mereka layak untuk disiarkan," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com