Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Melakukan Pelanggaran

Kompas.com - 14/06/2009, 12:05 WIB

KUPANG, KOMPAS.com — Partai Demokrat melakukan pelanggaran administrasi di Kota Kupang karena memasang atribut capres dan cawapres SBY-Boediono di fasilitas umum saat kunjungan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu pada Minggu (14/6).

"Pemasangan spanduk pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono di tiang listrik sudah menyalahi aturan," kata Ketua Panwaslu Provinsi NTT Dominggus Osa di Kupang.

Menurut dia, pemasangan baliho pada fasilitas umum tersebut akan dijadikan sebagai temuan administrasi Panwaslu NTT untuk selanjutnya diproses dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baliho SBY-Boediono yang dipasang tepat di jalan masuk Pasar Kasih Naikoten I Kota Kupang saat SBY berkunjung ke pasar tersebut pada Minggu pagi, tetapi karena lokasi tidak memungkinkan, baliho SBY-Boediono dipasang di antara dua tiang listrik milik PLN.

Selain baliho di jalan masuk Pasar Kasih, baliho lain SBY-Boediono juga tertampang hampir di semua tempat umum di Kota Kupang, bahkan kebanyakan dipasang pada fasilitas umum milik pemerintah. "Tidak hanya di pasar, tapi di beberapa lokasi lain juga kita temukan baliho SBY-Boediono yang dipasang di fasilitas negara," katanya.

Menyangkut kunjungan yang dilakukan SBY di Pasar Kasih Naikoten I pada Minggu pagi dan rencana kampanye rapat terbatas di Gelanggang Olahraga (GOR) Oepoi pada Minggu petang, Dominggus mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan.

Osa menyesalkan sikap Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang menghalangi dirinya untuk melakukan pengawasan di Pasar Kasih Naikoten ketika SBY berkunjung ke pasar di jantung Kota Kupang tersebut. Bahkan, sempat terjadi pertengkaran antara Ketua Panwaslu dan salah seorang anggota Paspampres.

"Kenapa kamu halangi jalan saya, saya mau melakukan pemantuan kampanye ini. Saya dari Panwas Pemilu," kata Dominggus kepada salah seorang anggota Paspampres tersebut.

Dominggus masih sempat dihalangi saat masyarakat berdesakan di pasar tersebut untuk melihat dari dekat calon presiden yang juga presiden keenam Indonesia itu. Pertengkaran tak berlanjut setelah Paspampres mengalah dan membiarkan Ketua Panwaslu mendekati SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com