Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rebutan Klaim, LRI dan LSI Akan Diadu Langsung

Kompas.com - 08/06/2009, 19:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Semakin mendekat pada pilpres, publik malah disajikan debat para lembaga survei. Debat ini berlanjut di tingkat para Tim Sukses pada masing-masing capres. Lalu di mana tempat debat capresnya sendiri? Kapan waktu bagi para capres menyampaikan program-program konkretnya?

"Saya khawatir dengan keadaan ini," komentar Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia saat dihubungi Kompas.com melalui telepon (8/6). Pernyataannya ini terkait dengan perseteruan antara dua lembaga survei, Lembaga Riset Informasi (LRI) yang dikomandoi Johan Silalahi dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang Direktur Eksekutifnya Saiful Mujani.

Inti dari persolan mereka adalah LRI mengklaim bahwa hasil surveinyalah yang benar sehingga yakin pilpres akan berlangsung 2 putaran, bukan 1 putaran sebagaimana diyakini LSI. Padahal pihak LSI mengaku tidak pernah mengatakan pilpres akan berlangsung 1 putaran. Yang mengatakan itu adalah para politisi, tim sukses capres dan juga LRI yang menafsirkan hasil survei LSI.

Hasil lengkap survei LSI yang dibiayai Fox Indonesia, konsultan politik SBY-Boediono, menempatkan elektabilitas SBY-Boediono di peringkat pertama 71 persen, kemudian diikuti Mega-Prabowo 16,4 persen, dan JK-Wiranto 6 persen. Hasil survei ini berbeda jauh dengan yang dilansir LRI, organisasi sayap dalam Tim Sukses pasangan JK-Wiranto, Minggu (7/6). Hasilnya, elektabilitas SBY-Boediono saat disurvei sebesar 33,02 persen disusul JK-Win 29,29 persen dan Mega-Prabowo 20,09 persen.

Bima menilai jika lembaga survei terus terlibat perdebatan maka aspek kapasitas dalam masa kampanye ini kurang mendapat porsi. Yang dimaksud aspek kapasitas adalah debat-debat yang dilakukan para capres dan penyampaian program-program konkret para capres kepada publik. Ini yang jauh lebih penting.

"Oleh karena itu, debat-debat seperti ini harus segera diselesaikan," tegas Bima. Dengan maksud ingin menyelesaikan polemik di antara lembaga survei, Charta Politika Indonesia akan mempertemukan para lembaga survei dalam sebuah Debat Publik dengan tema "Perang Survei Pilpres 2009" di Restoran Sindang Reret Jakarta, Selasa (9/6).

Mereka yang akan hadir Johan Silalahi (LRI), Dodi Ambardi (LSI), Fajar Nursahid (LP3ES), Marzuki Alie (Tim SBY-Boediono), Ara Sirait (Tim Mega-Pro), dan Indra Pilliang (JK-Win). Kita tunggu apa yang akan terjadi besok...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com