Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LP3ES Menunjukkan Pemilih Demorat Paling Setia

Kompas.com - 08/06/2009, 16:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menilai elektabilitas SBY-Boediono masih tinggi karena tingginya kesetiaan pemilih Partai Demokrat pada Pileg yang lalu. Hasil survei LP3ES menunjukkan elektabilitas SBY-Boediono mencapai 54,9 persen jauh melampaui Megawati-Prabowo 9,7 persen dan JK-Wiranto 6,8 persen.

Demikian diungkap Peneliti LP3ES Dhaniel Dhakidae saat Jumpa Pers Rilis Hasil Survei Elektabilitas Para Capres-Cawapres di Kantor LP3ES Jakarta, Senin (8/6). "Tingkat kesetiaan itu tidak diikuti para pemilih Golkar maupun PDIP," kata Dhaniel.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jumlah pemilih Partai Demokrat yang tetap memilih SBY-Boediono adalah 79,9 persen. Sedangkan PDI Perjuangan 58 persen. "Untuk Golkar pemilihnya paling tidak setia, hanya 44,9 persen saja. Sisanya ngacir ke Demorat maupun Mega," ungkapnya.

Terkait dengan ketidaksetiaan pemilih Golkar yang mencapai 50,1 persen Kepala Devisi Penelitian Fajar Nursahid berkomentar. Menurutnya, mereka yang berpindah memilih SBY-Boediono dan Megawati-Probowo, karena mereka tidak sepakat dengan apa yang diprogramkan ketuanya, yaitu Jusuf Kalla.

Pendekatan metodologi survei LP3ES ini terbilang unik, karena menggunakan Survei Telepon (telepolling) mengenai preferensi politik masyarakat menjelang pelpres 2009. Responden dipilih dari masyarakat penggunaan telpon rumah tangga di 15 kota besar: Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Makasar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, dan Denpasar. Responden yang terpilih berjumlah 1.994 orang.

Mereka ini ditentukan secara acak sistematis (systematic random sampling) berdasarkan buku telpon residensial yang diterbitkan PT Telkom. Ambang kesalahan (margin of error) diperkirakan +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terkait dengan hasil survei, Fajar mengingatkan, bahwa hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat masyarakat secara nasional. "Ini cerminan masyarakat kota menengah ke atas yang mempunyai telpon," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com