Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Yakinkan Presiden Pemilu Siap

Kompas.com - 08/04/2009, 04:58 WIB

Menurut Presiden, pengawasan terutama akan dilakukan oleh negara, bukan mengandalkan masyarakat atau saksi dari partai politik. ”Belum tentu 44 parpol itu semua punya saksi di TPS. Justru negara, yakni KPU dengan jajarannya, Bawaslu dengan jajarannya, ditambah lembaga pemantau, akan memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa di situ,” ujarnya.

Presiden juga berpendapat, menjelang Pemilu 2009 isu kecurangan lebih kuat diembuskan dibandingkan dengan Pemilu 2004. ”Kalau itu dianggap sebagai kewaspadaan jangan sampai curang, saya dukung 100 persen. Kalau sudah merupakan provokasi, agitasi, itu tidak baik,” kata Presiden.

”Legowo”

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Pemilu Damai, kemarin di Jakarta, menyampaikan harapan agar negara dan KPU menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Setiap elite parpol juga diimbau siap menerima apa pun hasil pilihan rakyat.

Hadir dalam acara itu Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Komaruddin Hidayat, Direktur Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani, CEO PT Garudafood Sudhamek AWS, pengamat politik J Kristiadi, dan pengajar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

”Para elite yang kalah harus berbesar hati dan para elite parpol yang menang tidak merasa sombong dengan kemenangannya,” kata Alfitra Salamm, peneliti LIPI.

J Kristiadi memaparkan, masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan pemilu dan cukup cerdas serta beradab. ”Meskipun kemungkinan gesekan tidak boleh diabaikan, selama dihadapi aparat keamanan yang netral dan penegakan hukum berjalan, tidak ada kemungkinan rusuh. Kerusuhan hanya terjadi bila oknum aparat keamanan terlibat,” tuturnya.

Hikmahanto Juwana juga menilai, saat ini Indonesia sudah menuju titik keseimbangan. Karena itu, saat ini potensi masalah semestinya diserap melalui media massa dan lembaga penyelesaian sengketa ketimbang diwujudkan dalam konflik.

Dia menegaskan, pemilu penting bagi kehidupan bernegara karena hasil yang diharapkan adalah terbentuknya lembaga negara yang efektif. Pemilu juga diharapkan bisa menjamin stabilitas moneter dan politik.

(INU/DAY/INA/MZW/SIE)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com