Menurut Presiden, pengawasan terutama akan dilakukan oleh negara, bukan mengandalkan masyarakat atau saksi dari partai politik. ”Belum tentu 44 parpol itu semua punya saksi di TPS. Justru negara, yakni KPU dengan jajarannya, Bawaslu dengan jajarannya, ditambah lembaga pemantau, akan memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa di situ,” ujarnya.
Presiden juga berpendapat, menjelang Pemilu 2009 isu kecurangan lebih kuat diembuskan dibandingkan dengan Pemilu 2004. ”Kalau itu dianggap sebagai kewaspadaan jangan sampai curang, saya dukung 100 persen. Kalau sudah merupakan provokasi, agitasi, itu tidak baik,” kata Presiden.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Pemilu Damai, kemarin di Jakarta, menyampaikan harapan agar negara dan KPU menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Setiap elite parpol juga diimbau siap menerima apa pun hasil pilihan rakyat.
Hadir dalam acara itu Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Komaruddin Hidayat, Direktur Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani, CEO PT Garudafood Sudhamek AWS, pengamat politik J Kristiadi, dan pengajar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
”Para elite yang kalah harus berbesar hati dan para elite parpol yang menang tidak merasa sombong dengan kemenangannya,” kata Alfitra Salamm, peneliti LIPI.
J Kristiadi memaparkan, masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan pemilu dan cukup cerdas serta beradab. ”Meskipun kemungkinan gesekan tidak boleh diabaikan, selama dihadapi aparat keamanan yang netral dan penegakan hukum berjalan, tidak ada kemungkinan rusuh. Kerusuhan hanya terjadi bila oknum aparat keamanan terlibat,” tuturnya.
Hikmahanto Juwana juga menilai, saat ini Indonesia sudah menuju titik keseimbangan. Karena itu, saat ini potensi masalah semestinya diserap melalui media massa dan lembaga penyelesaian sengketa ketimbang diwujudkan dalam konflik.
Dia menegaskan, pemilu penting bagi kehidupan bernegara karena hasil yang diharapkan adalah terbentuknya lembaga negara yang efektif. Pemilu juga diharapkan bisa menjamin stabilitas moneter dan politik.