Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Bisa Jadi Pasangan JK dan SBY

Kompas.com - 23/02/2009, 19:49 WIB

JAKARTA, SENIN — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin bisa menjadi pasangan Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang menyatakan kesediaan untuk maju sebagai calon presiden memilih Hidayat Nurwahid dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai wakil presiden, maka Yudhoyono bisa melakukan hal yang sama dan jika memilih dari latar belakang yang hampir sama, maka bisa memilih Din Syamsuddin.

Masuknya HNW dan Din dalam bursa calon wakil presiden, ini berarti memberikan peluang masuk tokoh muda di lapis kedua pimpinan nasional. Golkar dan PKS jika berkoalisi, maka SBY akan melakukan hal yang sama, mencari tokoh muda. Jika yang diinginkan bukan amunisi partai untuk syarat pencalonan, SBY akan mengambil tokoh muda yang mempunyai basis masa yang cukup seperti Din Syamsuddin sebagai alternatif," ujar Guru Besar Ilmu Politik Universiatas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Bachtiar Effendy di Jakarta, Senin (23/2).

Namun, menurut Bachtiar, jika Partai Golkar tidak berkoalisi dengan PKS, maka JK bisa saja mengambil Din Syamsuddin sebagai pasangan wakil presidennya.

"Yang menarik, jika JK mengambil Din Syamsuddin sebagai pasangannya, maka itu artinya akan memutus mitos politik yang selama ini selalu memaksakan mencari keseimbangan dengan berfikir Jawa-luar Jawa, ataupun sipil-militer sebagai pemimpin nasonal," ujar Bachtiar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com