Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iklan Pemilu "Rumpi Lapak" Dinilai Menyesatkan Orang Bali

Kompas.com - 20/02/2009, 15:20 WIB

DENPASAR, JUMAT — Salah satu iklan sosialisasi Pemilu 2009 yang dibuat KPU dinilai menyesatkan masyarakat Bali. Sebab, iklan layanan masyarakat yang dimuat di sejumlah media massa elektronik itu justru mengajak warga Bali memilih caleg yang tidak jujur dan prorakyat.

Kesalahpahaman masyarakat Bali mungkin saja muncul terkait adanya penggunaan bahasa Jawa dalam iklan berjudul Rumpi Lapak itu. Dalam salah satu adegan iklan yang juga menampilkan dua bintang televisi, Omesh dan Rizna Jeng Kelin Nyctagina, itu ada dialog berbunyi, "Pilih sing jujur, sing prorakyat", yang digunakan untuk menyambung ajakan pengenalan dan pemilihan caleg dalam pemilu.

Penggunaan kalimat pilih "sing jujur, sing prorakyat" itu secara harafiah dalam bahasa Bali artinya pilih saja yang tidak jujur dan tidak prorakyat. Sebab, kata sing dalam bahasa Bali berarti tidak. Ini berkebalikan dengan arti harafiah dalam bahasa Jawa yang berarti ajakan untuk memilih (caleg) yang jujur dan prorakyat. Meski hanya satu kalimat, tetapi arti yang berkebalikan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman.

"Orang Bali bisa saja terkecoh, atau salah menginterpretasikan. Agar tidak salah kaprah, kami minta iklan itu ditarik atau minimal dikoreksi," kata Ketut Subagya, salah satu warga Renon, Denpasar, Jumat (20/2).

Anggota KPU Pusat I Gusti Putu Arta yang dihubungi mengaku belum tahu kemasan iklan Rumpi Lapak itu. Ia menyatakan akan mengecek dan memerhatikan makna dalam iklan itu secara utuh.

"Supaya tidak ada salah makna. Tujuan iklan adalah menyampaikan pesan yang persepsinya sama di semua daerah. Kalau ada kekeliruan harus kita koreksi dan revisi," kata Arta.

Iklan Rumpi Lapak diluncurkan KPU pada akhir pekan pertama Februari lalu, bersama iklan berjudul Contreng, Cincaylah. Dua iklan tersebut merupakan kerja sama dan bagian dari proyek dukungan pemilu dari United Nations Development Program (UNDP) dengan total dana Rp 3,6 miliar.

Target sasaran iklan terbaru ini adalah kaum muda, perempuan, masyarakat pinggiran, serta kaum difable. Iklan itu rencananya ditayangkan di sejumlah media massa hingga 8 April 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com