Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Rumuskan Jadwal Kampanye Rapat Umum

Kompas.com - 14/01/2009, 14:26 WIB

JAKARTA, RABU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang merumuskan jadwal bagi partai politik peserta Pemilu 2009 untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat umum sehingga partai memiliki kesempatan yang sama.

Anggota KPU, Sri Nuryanti, di Jakarta, Rabu (14/1), mengatakan, penjadwalan tersebut dibuat agar masing-masing partai memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan rapat umum di setiap provinsi.

Dari 21 hari yang ditetapkan sebagai waktu pelaksanaan rapat umum, nantinya waktu efektif kampanye hanya 19 hari. KPU berencana menggunakan hari pertama kampanye rapat umum pada 16 Maret 2009 sebagai kampanye bersama dengan bentuk kampanye damai. Adapun pada 26 Maret 2009 tidak boleh diadakan kampanye karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi.

"Kami akan tawarkan konsep penjadwalan ini pada partai," katanya.

Sementara ini, KPU membuat dua konsep pelaksanaan kampanye. Konsep pertama yakni dengan mengatur kampanye di setiap provinsi setiap harinya diikuti maksimal dua partai. Dengan demikian, setiap partai memiliki dua kesempatan untuk berkampanye di provinsi tersebut.

Konsep kedua yakni setiap hari maksimal empat partai yang diperbolehkan melaksanakan kampanye di setiap provinsi. KPU juga akan membagi waktu kampanye menjadi dua, yakni pagi pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, dan sore pukul 13.00 WIB-16.00 WIB.

Sementara itu, khusus untuk kampanye di Bali, waktu efektif kampanye hanya 14 hari saja karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Kuningan. Kemungkinan, etintas parpol yang berkampanye di Bali akan diperbanyak dibandingkan di provinsi lain.

Penjadwalan yang dibuat KPU ini nantinya juga harus diikuti oleh calon anggota legislatif. Caleg harus mengikuti jadwal partai politik untuk kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com