Dua Materi RUU MA Akan Dilobi

Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwio Wedhaswary

JAKARTA, KAMIS — Pengambilan keputusan tingkat II atas pengesahan RUU Mahkamah Agung dipastikan akan berjalan alot pada sidang paripurna, Kamis (18/12). Materi pertama yang akan dilobi adalah Pasal 11 huruf b mengenai batas usia pensiun hakim agung 70 tahun. Tujuh fraksi bulat, menyatakan setuju dengan ketentuan tersebut. Fraksi PDI-P dan PPP menghendaki dilakukan lobi atas usulan mereka.

Fraksi PDI-P bertahan dengan usia pensiun 65 tahun yang bisa diperpanjang menjadi 67 tahun. Sementara itu, Fraksi PPP mengusulkan 67 tahun yang bisa diperpanjang 70 tahun. Fraksi PKS dalam panitia kerja terakhir Selasa lalu tak berkomentar mengenai materi ini. "Kami tinggal menunggu sikap PKS, mudah-mudahan saja menghendaki lobi juga," kata anggota Pansus RUU MA, Eva Kusuma Sundari asal Fraksi PDI-P, Kamis.

Materi kedua, usulan PDI-P agar biaya perkara di MA dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan bisa diaudit oleh BPK. Jika lobi tak mendapatkan titik temu, kemungkinan akan dilakukan voting. "Namun, kami berharapnya jangan sampai voting," ujarnya.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, pimpinan mempersilakan segala usulan yang disampaikan fraksi. Apakah akan dilakukan lobi atau voting, menunggu laporan Komisi III pada sidang paripurna nanti, atas pembahasan akhir RUU MA.

Pengesahan RUU MA menjadi agenda keempat setelah pengesahan RUU Kesejahteraan Sosial, Pengambilan Keputusan RUU tentang Penetapan Perpu No 2 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi UU, Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi UU, RUU tentang Penetapan Perpu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan menjadi UU, dan pengambilan keputusan terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2006.