Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Istri Billy Sindoro

Kompas.com - 26/09/2008, 16:12 WIB

JAKARTA, JUMAT — Lisa Montolalu, istri Presiden Direktur First Media Billy Sindoro, diperiksa KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus suap suaminya terhadap anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal.

Tidak diketahui secara pasti peranan istri Billy dalam kasus suap dalam kasus monopoli hak siar Liga Inggris oleh Astro dan PT Direct Vision.

"Jelasnya istri Billy diperiksa untuk dimintai keterangan apakah tahu dalam kasus suap ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada wartawan di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

Menurut Johan, selain istri Billy, dua anggota KPPU, Beny Pasaribu dan Tajoedin Nursaid, dan Billy Sindoro juga diperiksa. "Billy juga kita periksa untuk keterangan tambahan, sementara dua anggota lainnya, Beny Pasaribu dan Tajoedin, juga diperiksa untuk pengembangan kasus yang kini tengah kita usut," kata Johan.

Saat ditanyakan apakah ada keterlibatan anggota lain, Johan hanya menyebutkan pemeriksaan ini terkait dengan pengembangan apakah ada uang selain Rp 500 juta yang ditemukan saat penangkapan di Hotel Aryaduta. "Selain itu apakah melibatkan pihak lain selain mereka berdua (Billy dan M Iqbal) termasuk juga Yusril sudah diperiksa," kata Johan.

M Iqbal tertangkap tangan saat menerima uang Rp 500 juta dari Billy di lobi Hotel Aryadhuta, Selasa (16/9) lalu. Penangkapan ini terkait dengan kasus monopoli Astro atas hak siar Liga Inggris yang ditangani KPPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com