Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaring Capres, PBR Gelar Konvensi

Kompas.com - 31/07/2008, 09:52 WIB

JAKARTA, KAMIS - Partai Bintang Reformasi (PBR) resmi membuka mekanisme konvensi bagi para capres dan cawapres yang ingin ikut bertarung dalam Pilpres 2009. PBR tidak ingin membeda-bedakan usia calon, baik tua maupun muda, asal memenuhi kriteria dan diinginkan rakyat akan diwadahi oleh PBR sebagai pemimpin bangsa mendatang.
 
Hal ini dikatakan oleh salah satu Ketua DPP PBR sekaligus Ketua Bidang Kampanye Yusuf Lakaseng kepada Persda Network, Kamis (31/7). Penjaringan figur pemimpin melalui mekanisme konvensi, bagian dari sistem demokrasi, menyeleksi figur potensial untuk mengganti rezim pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini.
 
"Untuk itulah kita membuka diri, melakukan penjaringan capres 2009 melalui mekanisme konvensi ini. Kami melihat begitu banyak figur yang sudah mendeklarasikan diri dari kalangan tokoh lama maupun baru. Mereka berhak ikut berdemokrasi dan diwadahi oleh partai politik," kata Yusuf Lakaseng.
 
Mekanisme penjaringan itu kini sedang digodok secara matang oleh internal PBR. Penggodokan yang dimaksud, kata Lakaseng, agar penerapan mekanisme konvensi bisa berjalan dengan baik dan kemudian menghasilkan calon pemimpin yang mumpuni, diinginkan oleh rakyat. "Konsep mekanisme konvensi ini harus dibuat secara matang tentu saja. Segala persiapan, sedang kita lakukan," jelasnya.
 
Sistem konvensi pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Partai Golkar, yang kemudian mengusung Jenderal purnawirawan Wiranto, kini Ketua Umum Partai Hanura, berpasangan dengan adik kandung Gus Dur, Salahuddin Wahid atau Gus Solah, di Pilpres 2004 lalu.
 
Namun sayang, pada era kepemimpinan Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,kemungkinan besar tidak akan menerapkan mekanisme konvensi ini lagi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono kepada wartawan di DPR pekan lalu juga sudah menegaskan hal tersebut. Lakaseng membantah konvensi yang akan diterapkan sama sekali bukan bertujuan untuk mencari "gizi" kepada para kandidat calon yang mendaftar.
 
"Sama sekali tidak benar. Prinsip kita membuka konvensi ini sekaligus untuk menjaga agar para calon pemimpin gagal menjadi pemimpin hanya karena tidak ada partai yang mendukungnya. Partai adalah wadah bagi mereka untuk bisa bertarung dengan para kandidat lain yang sudah ada sekarang," Lakaseng menegaskan.
 
Kini, beberapa kandidat calon presiden sudah resmi mendeklarasikan. Para kandidat itu antara lain Fajroel Rahman, Yuddy Chrisnandi, maupun Ratna Sarumpaet. Untuk para senior ada Kivlan Zen, Amien Rais, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, serta beberapa kandidat capres lainnya. (Persda Network/Rachmat Hidayat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com