Sejumlah Anggota Komisi IV DPR Diduga Terlilit Rp 10 miliar

Rekomendasi TA
Pejabat Kabupaten Banyuasin diduga menggelontor dana Rp 10 miliar agar rekomendasi DPR soal alih fungsi hutan mangrove segera turun. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Mufid Busyairi, Selasa lalu menyatakan, hingga kini rekomendasi DPR belum diteken. Namun, kolega Mufid di Komisi IV, Sarjan Taher, mengungkapkan hal berbeda.

Menurut Sarjan, mekanisme itu sudah selesai sesuai aturan yang berlaku. "Jadi, sudah sampai di Dephut. Coba cek ke sana. Belum lama kok, mungkin sekitar satu atau dua bulan lalu," katanya.

Menurut Sarjan, alih fungsi hutan memiliki ketentuan khusus. Antara lain, penggantian lahan hutan dengan lahan milik Pemkab Banyuasin dua kali lipat.
"Itu sudah disiapkan Bupati Banyuasin dan Pemda Sumsel," kata mantan anggota Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Pilpres 2004 itu.

Sementara anggota Komisi IV DPR lainnya, Ganjar Pranowo, tidak bisa memastikan status alih fungsi hutan di Banyuasin. Dia menyatakan, belum jelas apakah rekomendasi DPR sudah turun. "Saya nggak pantau lagi. Coba tanyakan ke pimpinan Komisi IV, karena mungkin tidak semua anggota komisi ikut rapat," kata Ganjar.

Tak gelisah
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono, mengaku tenang-tenang saja terkait dugaan korupsi kasus TA di Banyuasin. Suswono mengaku cukup terbuka kepada keluarganya dalam banyak hal. "Keluarga mengikuti berita-berita di media, tapi kalau saya terbuka, ya mereka tidak gelisah," kata Suswono di Jakarta, Rabu.

Menurut anggota FPKS ini, dirinya pernah tercatat dalam kasus Dana Kelautan dan Perikanan (DKP). Padahal Suswono tidak menerima. Karena kejadian itulah Suswono menjadi hati-hati dalam setiap langkah. Selain itu, kebijakan FKS melarang menerima dana apa pun dari mitra kerja.

"Partai tidak membolehkan meminta dana dari mitra. Kalau kita bisa tolak, kita tolak. Kalau dititipkan di Jakarta, ya kita kembalikan ke KPK. Dulu nama saya pernah tercatat dalam kasus DKP, padahal saya tidak menerima. Itu menjadi pelajaran berharga," katanya.

Khawatir barang bukti (BB) korupsi akan hilang, Ketua KPK, Antasari Azhar, menolak membeberkan dugaan kasus korupsi alih fungsi hutan mangrove menjadi Pelabuhan TA, di Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Antasari memastikan, dugaan korupsi yang tersangkanya telah ditetapkan KPK, masih terkait dengan Amin, suami Kristina.

"Kasusnya memang sudah pada tingkat penyidikan, tapi kita tidak bisa mengungkapkan secara jelas, karena khawatir BB ada yang hilang. Yang pasti masih terkait dengan tersangka Amin," kata Antasari di Jakarta, kemarin.

Apa hubungan Kristina dalam dugaan kasus korupsi Pelabuhan TA? Antasari menolak menjelaskan. Dia meminta wartawan untuk berhenti menanyakan, dan berjanji akan mengumumkan perkembangan kasus tersebut pada saat yang tepat. Namun, kata Antasari, Kristina saksi kasus korupsi yang disidik KPK dan sudah ada tersangkanya. (moe/dam/Sripo)