Salin Artikel

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Diketahui, Nasdem dan PKB berasal dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koalisi ini merupakan kompetitor terberat dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Menurut Zulkifli, bergabungnya Nasdem dan PKB ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan merupakan peristiwa politik biasa.

"Kita biasa itu kalau sudah kelar pemilu ya sudah, jadi itu memberi pelajaran kepada masyarakat ya," ujar Zulkifli dalam sebuah wawancara, dikutip dari Youtube Kompas.com, Sabtu (4/5/2024).

Dalam dunia politik, Zulkifli mengatakan, perbedaan merupakan hal biasa. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa dalam berpolitik agar tidak membawa perasaan (baper).

Ia pun menyinggung jika dirinya pernah dicap murtad dan pengkhianat hanya karena mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Dulu saya dukung Prabowo katanya pengkhianat, murtad, ada itu yang ngomong begitu. Tapi kan sekarang yang dukung (selain Pranowo) itu gabung, jadi ya pokoknya gabung saja, jadi politik itu biasa gitu," katanya.

Zulkifli menambahkan peristiwa bergabungnya Nasdem dan PKB dalam pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat.

Pelajaran itu setidaknya agar berpolitik jangan "baperan", apalagi sampai mengeluarkan kata pengkhianat dan murtad.

"Oleh karena itu saya minta masyarakat berpolitik itu biasa saja, jangan baperan. Dulu kan saya dukung Pak Prabowo, gabung Pak Jokowi, sekarang yang dukung yang lain gabung sama Pak Prabowo," jelas dia.

"Kan biasa saja, jadi ini juga memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa pilpres itu jangan sampai bawa hati, sampai musuhan, samapai mengatakan orang murtad segala, biasa saja," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/05/04/12550951/nasdem-pkb-gabung-prabowo-zulhas-singgung-pernah-dicap-murtad-dan

Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke