Salin Artikel

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P diharapkan berada di luar pemerintahan untuk menjalankan kontrol terhadap berbagai kebijakan. 

"Persoalannya, jika PDI-P masuk, maka kekuatan oposisi (misalnya) hanya menyisakan PKS. Dan itu berdampak kepada lemahnya sistem checks and balances," ujar Khoirul Umam saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Umam juga menjelaskan, hingga saat ini setidaknya hanya PDI-P dan PKS yang belum membuka pintu komunikasi dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Ia pun memprediksi jika nantinya PKS dan PDI-P menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penyebabnya karena dua parpol tersebut punya basis ideologi yang bertolak belakang.

"Kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik," kata Umam.

Di sisi lain, Umam juga mengungkapkan, kemungkinan koalisi Prabowo-Gibran mengajak PDI-P bergabung masih sangat terbuka.

Ia menilai jika PDI-P bergabung akan dapat menguntungkan koalisi Prabowo-Gibran ke depannya. Utamanya dari sisi kekuatan di parlemen.

"Kemungkinan menggandeng PDI-P masih sangat terbuka. Sebab, jika Prabowo bisa mengajak PDI-P masuk ke pemerintahan, praktis akan menambah 109 kursi dukungan parlemen," ujarnya.

"Dan kekuatan PDI-P itu bisa menjadi alat untuk menetralisir kekuatan Golkar yang seringkali bermanuver liar karena merasa memiliki kekuatan terbesar di dalam koalisi. Sebagaimana yang dilakukan Golkar di periode pertama pemerintahan Presiden SBY dulu," jelas Khoirul Umam.

Selain itu, saat ini tidak ada persoalan berarti antara Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, PDI-P dan Megawati punya kendala dengan Presiden Joko Widodo.

"Kendala utamanya terletak pada hubungan Mega dan PDI-P dengan Jokowi yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tragedi "banteng ketaton" atau banteng yang terluka dalam dinamika dan kontestasi Pilpres 2024," ungkapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/23394221/checks-and-balances-terhadap-pemerintahan-dinilai-lemah-jika-pdi-p-gabung

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke