Salin Artikel

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengajak semua pihak untuk mewaspadai perkembangan ideologi yang kerap kali terjadi di bawah permukaan.

"Ideologi ini tidak hanya muncul di permukaan, karena sekarang berkembang di bawah permukaan dan hidup berkembang di dalam kehidupan masyarakat," katanya dalam siaran pers, Selasa (23/4). 

Rycko mengatakan, kolaborasi dan sinergi dari berbagai elemen masyarakat, terlebih seluruh organisasi pemerintahan, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi ideologi tersebut.

Menurutnya, identifikasi terhadap ideologi tersebut perlu dilakukan sebelum melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Libatkan seluruh masyarakat bersama-sama untuk membangun daya cegah, daya tangkal, daya lawan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya, kepada kelompoknya, kepada masyarakat," ujarnya. 

Rycko menekankan, salah satu tugas BNPT adalah mengidentifikasi dan memberi pemahaman tentang potensi terorisme dalam bentuk ideologi kekerasan kepada seluruh elemen bangsa. 

BNPT, sebut dia, juga berperan penting dalam mengoordinasikan antarelemen penanggulangan terorisme, terutama terkait pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Menurutnya, penanganan terorisme tidak melulu dilakukan sebagai upaya menegakkan hukum. Ada langkah pencegahan lewat identifikasi yang merupakan bentuk waspada akan terorisme.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/23/21425081/kepala-bnpt-waspada-perkembangan-ideologi-di-bawah-permukaan

Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke