Salin Artikel

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Menurut Hasto, komunikasi itu harus dilakukan agar partai berlambang Kabah itu tidak menghilang dari kancah politik di Indonesia.

"Dalam rangka survival sebagai Partai Kabah, ya kami dorong PPP untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini, sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah," kata Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Menurut Hasto, PDI-P punya kepentingan agar rezim tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah dianggap sebagai sahabat oleh PDI-P.

Ia pun menuding bahwa terdapat operasi politik terhadap PPP yang membuat suara partai itu tergerus pada Pemilu 2024 dan terancam tersingkir dari parlemen.

"Jadi kami dukung langkah-langkah PPP untuk melakukan komunikasi politik," kata Hasto.

"Karena ketika Pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi-operasi politik untuk mendorong partai tertentu, termasuk PSI, sehingga akhirnya membuat PPP tergerus, itu hasil operasi politik," ujar dia.

Adapun hal ini disampaikan Hasto merespons pertanyaan soal kehadiran pengurus PPP dalam acara halalbihalal Partai Golkar meski kedua partai berbeda koalisi.

Namun, ia tidak mau berkomentar ketika ditanya lebih lanjut soal potensi PPP berpindah koalisi dari pengusung Ganjar-Mahfud ke Prabowo-Gibran.

"Cukup, cukup," kata Hasto sambil meninggalkan awak media.

Diberitakan sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan bahwa partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran meski PPP merupakan partai pengusung Ganjar-Mahfud.

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halalbihalal Golkar.

Mardiono menyebut KIB yang dulu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP tidak pernah dibubarkan. KIB sendiri merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk Pemilu 2024.

Hanya saja, KIB "layu sebelum berkembang" karena Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PPP memilih masuk ke kubu Ganjar-Mahfud.

"KIB sampai sekarang kan enggak dibubarkan secara resmi. Untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/16/13381491/pdi-p-dukung-ppp-lakukan-komunikasi-politik-supaya-survive

Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke