Bagi Demokrat, Revisi UU MD3 Bukan Satu-satunya Jalan Prabowo Konsolidasikan Parlemen

Oleh karena itu, ia menilai, saat ini belum ada urgensi untuk merevisi UU MD3 guna mengatur ulang mekanisme penentuan pimpinan maupun ketua DPR RI.

"Akan masih ada cara lain, Pak Prabowo juga berkomunikasi dengan semua partai-partai di luar partai pengusung. Karena juga mutlaklah bahwa hubungan parlemennya kan mutlak dalam berjalannya sistem pemerintahan di negara kita. Artinya, koalisinya ada tambahanlah," kata Herman pada Kompas.com, Jumat (5/4/2024).

“Ya memang mayoritas ataupun kekuatan di parlemen itu penting bagi berjalannya pemerintahan ke depan. Tapi kan masih ada cara lain, Pak Prabowo kan juga berkomunikasi dengan seluruh partai-partai di luar partai pengusung,” ucap dia.

Baginya, cara yang bisa ditempuh Prabowo bisa juga melalui pendekatan politik ke partai politik di luar koalisinya.

Nantinya, langkah tersebut sangat mungkin berakhir dengan bertambahnya parpol yang bergabung, mendukung pemerintahan ke depan.

“Karena juga mutlak lah bahwa hubungan parlemennya kan mutlak dalam berjalannya sistem pemerintahan di negara kita. Artinya, koalisinya ada tambahan lah,” ucap dia.

Sebab, bagi Demokrat tak ada urgensi mengubah ketentuan beleid yang juga mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI itu.

Namun, ia juga menuturkan bahwa Demokrat masih melihat dinamika politik ke depan untuk menentukan langkah.

“Bagi Demokrat kan belum ada kepentingan, jadi kalau belum ada kepentingan kami wait and see saja,” ucap dia.

Berdasarkan UU MD3 saat ini, kursi Ketua DPR RI menjadi hak untuk parpol pemenang pemilihan legislatif (pileg).

Sementara itu, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pileg 2024 dimenangkan oleh PDI-P, kemudian disusul Partai Golkar dengan perolehan suara terbanyak kedua, dan Partai Gerindra di urutan ketiga.

Adapun RUU MD3 saat ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Meski begitu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan sampai saat ini semua fraksi parpol DPR RI sepakat tak akan melakukan revisi UU MD3 sampai periode anggota dewan di Senayan 2019-2024 berakhir.