Salin Artikel

Hari Pertama Operasi Ketupat, Kendaraan Keluar Jakarta Meningkat 7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat arus mudik keluar Jakarta pada hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 meningkat sebesar tujuh persen dibanding hari sebelumnya.

Adapun Operasi Ketupat adalah operasi pengamanan pelaksanaan mudik Lebaran 2024. Operasi dimulai pada 4-16 April 2024.

"Menjelang Lebaran pemudik mulai meninggalkan Kota Jakarta, ini terjadi kenaikan arus mudik di Tol Jakarta-Cikampek sebesar 7 persen angka ini merupakan kenaikan dari hari ini dibandingkan dengan Rabu, 3 April 2024 kemarin," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Trunoyudo menyebut kenaikan arus ini merupakan dampak dari adanya diskon tarif tol.

Diketahui, pemerintah telah menerapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen sejak 3 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.

"Jadi apabila dibandingkan dengan peningkatan arus dengan tahun sebelumnya di hari yang sama itu masih dalam batas normal walaupun sudah terjadi peningkatan arus," ucap dia.

Lebih lanjut, Trunoyudo pun memaparkan data perbandingan volume arus lintas yang keluar dan masuk Kota Jakarta pada 4 April 2024 pukul 00.00 sampai pukul 08.00 WIB.

Dia merincikan kendaraan yang keluar Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama) sebanyak 17.022. Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta melalui GT Cikatama sebanyak 9.552 unit.

Lalu, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Kalihurip sebanyak 2.506 kendaraan. Sedangkan yang masuk Jakarta melalui GT Tol Kalihurip sebanyak 2.105 kendaraan.

Kendaraan yang keluar Jakarta melalui GT Tol Kalitama sebanyak 7.572 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Tol Kalitama sebanyak 7.129 kendaraan.

Kemudian, jumlah kendaraan yang keluar Jakarta melalui GT Ciawi sebanyak 7.954 kendaraan. Senentara untuk yang masuk Jakarta melalui GT Ciawi sebanyak 6.746 kendaraan.

"Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Cikupa sebanyak 11.503 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Cikupa sebanyak 15.286 kendaraan," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/04/18330841/hari-pertama-operasi-ketupat-kendaraan-keluar-jakarta-meningkat-7-persen

Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke