MK Diminta Panggil Prabowo dan 7 Pimpinan Lembaga/Kementerian untuk Berikan Keterangan di Sidang Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil delapan pimpinan lembaga kementerian dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid mengatakan, salah satu pimpinan kementerian adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan kandidat dalam Pilpres 2024.

"Keterangan mereka sangat penting untuk mengurai dan menjelaskan duduk perkara kebijakan Pemerintah khususnya kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang terkait langsung dengan pilpres," kata Usman di Gedung 3 MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).

Sementara, tujuh pimpinan lembaga/kementerian lainnya yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Lalu, Jaksa agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan apresiasi kepada MK yang akan menghadirkan empat menteri terkait bantuan sosial (bansos) yang diduga mendongkrak elektoral capres tertentu dalam hal ini capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Empat menteri yang akan dihadirkan Jumat (5/4/2024) besok yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendy.

"Kami mengapresiasi langkah MK menghadirkan dan mendengarkan (keterangan) beberapa menteri," tutur Usman.

Selain menghadirkan delapan pimpinan lembaga/kementerian, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta MK menghadirkan langsung Presiden Jokowi dalam sidang.

Karena Jokowi dinilai bertanggungjawab atas tindakan para pembantunya yang memberikan dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2.

"Kami memandang penting dan mendesak bagi MK untk segera menghadirkan dan meminta keterangan Presiden Joko Widodo di sidang MK," tandas Usman.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari individu dan organisasi.

Sembilan individu yaitu Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo; mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo; Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko; Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari; mantan pimpinan KPK, Muhammad Busyro Muqoddas; mantan penyidik KPK Novel Baswedan; mantan pimpinan KPK Saut Situmorang; Ketua Dewan Penasehat PVRI, Tamrin Aal Tomagola; Dewan Penasehat Perludem Titi Anggraeni; dan Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid.

Sedangkan dari organisasi adalah IM57+ Institute, LBH AP PP Muhammadiyah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PVRI, Gerakan Salam 4 Jari, Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi.