Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menyetujui usulan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar 23.200 formasi.

Formasi tersebut terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Besarnya jumlah formasi yang disetujui tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa sektor kesehatan menjadi perhatian luar biasa dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Usulan ASN 2024 dari Kemenkes sebanyak 23.200 kami setujui 100 persen. Kami kemarin petang bertemu Pak Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk penyerahan formasi tersebut,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (2/4/2024).

Anas menyatakan bahwa Kemenpan-RB mendukung sepenuhnya upaya Kemenkes dalam pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Tanah Air.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemenuhan 100 persen formasi Kemenkes tersebut juga akan didukung oleh formasi SDM kesehatan yang tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Anas memberikan contoh beberapa K/L yang memiliki unit kerja layanan kesehatan dan kebutuhan SDM mereka telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB.

“Misalnya rumah sakit (rs) dan klinik di kampus-kampus, belum lagi di daerah-daerah. Semuanya saling menopang untuk mewujudkan layanan yang baik dan merata,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Persentase formasi Kemenkes paling besar

Dalam kesempatan tersebut, Anas menyatakan bahwa persetujuan formasi Kemenkes secara persentase terbilang paling besar dibandingkan instansi lain dengan rata-rata persetujuan formasi berkisar 70-80 persen dari usulan yang diajukan.

Salah satu instansi dengan persetujuan formasi tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mencapai 95 persen. Sebab, sektor kesehatan dan pendidikan adalah pelayanan dasar yang menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Anas juga mengungkapkan bahwa sedang digodok skema insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), yang diharapkan selesai dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN pada akhir April 2024.

“Kemarin juga kami bahas usul dari Pak Menkes bahwa telah dipetakan 148 kabupaten atau kota, termasuk di dalamnya 3T, yang beberapa dokter akan direkrut sebagai PNS Kemenkes dan dibayar oleh Kemenkes. (Hal ini juga melibatkan) koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait aspek pembiayaan,” jelasnya.

Selain itu, Kemenpan-RB juga memperhatikan pengadaan ASN Kemenkes yang akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Harapannya, talenta-talenta baru atau talenta digital yang ditempatkan di IKN mampu mengembangkan pelayanan kesehatan di sana dengan cepat.

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Kemenpan-RB karena telah membuka ruang bagi talenta digital di sektor kesehatan.

Sejalan dengan pembangunan perkantoran pemerintah di IKN, Menkes Budi mengatakan, juga akan dibangun rs di sana yang tentunya membutuhkan nakes. 

"Karena kita akan membangun rs di IKN, kebutuhan (nakes) mencapai 800-1000 posisi. Pak Menpan-RB mengalokasikan (jumlah yang memadai untuk ini)," ucap Budi.