Saat Airlangga-Muhadjir Kompak Tunggu Surat Panggilan Resmi MK dan Respons Istana...

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di MK, Senin (1/4/2024).

Ada pula satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada Jumat, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Suhartoyo lantas menyebutkan, pemanggilan keempat menteri bukan berarti MK mengakomodir permintaan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

Untuk diketahui, kedua pihak tersebut sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah.

Suhartoyo menjelaskan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," jelas Suhartoyo.

Lantas bagaiama tanggapan menteri yang dipanggil MK? Berikut rangkuman Kompas.com.

"Kami tunggu panggilannya," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin.

Airlangga mengaku, belum menerima undangan dari MK untuk hadir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

"Undangannya belum ada," kata dia.

"Ya kalau ditunggu MK kan masih ada undangannya dong," ujar Airlangga lagi.

Senada dengan Airlangga, Menko PMK Muhadjir Effendy juga masih menunggu surat resmi dari MK untuk hadir dalam sidang sengketa pilpres.

Dia mengatakan, belum ada surat panggilan resmi yang diterima hingga Senin. Sebab, memang pemanggilan baru diumumkan Senin sore.

"Sampai hari ini tidak ada panggilan untuk saya," kata Muhadjir saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin.

Muhadjir mengatakan, dia juga belum memutuskan apakah akan hadir dalam pemanggilan tersebut.

Dia akan memutuskan akan hadir atau tidak setelah panggilan resmi dari MK diterima.

"Keputusan hadir tidaknya setelah nanti sudah pasti ada panggilan," ujar Muhadjir.

Respons pihak istana

Terpisah, Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan pemanggilan para menteri Kabinet Jokowi itu.

"Apa juga hubungannya dengan Presiden? Apa juga hubungannya dengan Presiden, masa sengketa pemilu bahasnya tentang bantuan sosial (bansos)?" ujar Ngabalin di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin siang.

Menurut Ngabalin, jika ada pihak yang ingin memperkarakan para menteri sebaiknya di kasus non-pemilu.

Menurut dia, tidak ada hubungan antara bansos dengan sengketa pemilu di MK.

"Kalau dia mau, perkarakan di kasus yang lain, bukan pada sengketa pemilu. Apa urusannya bansos dengan sengketa pemilu? Di MK kok bicara bansos? Malu-maluin," kata Ngabalin.

Dia mengatakan, persidangan di MK seharusnya berjalan dengan proporsional yang membicarakan data dan fakta terkait permohonan gugatan pihak-pihak termohon dan pemohon.

Lebih lanjut, Ngabalin juga menyinggung soal perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 58 persen sehingga semestinya tak perlu sampai memanggil menteri sebagai saksi.

Meski hakim MK punya kewenangan memanggil para menteri, dia menilai tetap tidak ada relevansi antara sidang MK dengan persoalan bansos.

Hal itu ditegaskan oleh Juru Bicara Hakim MK, Enny Nurbaningsih pada Senin malam.

"Pihak yang diminta keterangan di persidangan adalah orang yang namanya disebut dalam surat panggilan sidang," kata Enny kepada Kompas.com.

Dia juga meyakini bahwa para menteri itu tidak akan mangkir dari panggilan sidang dengan alasan apa pun.

"Akan disampaikan pemanggilan oleh MK secara sah dan patut, sehingga tentunya hadir," ujar Enny

Namun, Enny tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanya soal alasan yang dapat menjadi pembenaran menteri-menteri itu tidak memenuhi panggilan Mahkamah, seperti adanya kunjungan kerja atau tidak memperoleh izin Presiden Joko Widodo.

Enny mengatakan, Mahkamah sudah memiliki pertimbangan tersendiri di balik keputusan memanggil empat nama menteri itu ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum), keterangan pihak terkait (Prabowo-Gibran, red.) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut empat pihak tersebut," katanya.