Disebut Vulgar Politisasi Bansos, Bahlil: Menteri Investasi Tak Pernah Bagi-bagi Bansos

Bahlil merespons ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyebut Bahlil sebagai salah satu menteri yang paling vulgar dalam memolitisasi bansos pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Menteri Investasi tidak pernah bagi-bagi bansos. Maksudnya seperti apa?" ujar Bahlil saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Bahlil enggan ambil pusing terkait pernyataan Faisal Basri dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyebut tugasnya sebagai Menteri Investasi adalah mengurus investasi, bukan bagi-bagi bansos.

"Ya terserah sajalah mereka sebut apa. Yang jelas Menteri Investasi tidak pernah bagi-bagi bansos. Dan bukan domain juga mengurus bansos. Mengurus investasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Faisal Basri menilai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam memolitisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Faisal saat dihadirkan sebagai ahli dari Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

Faisal mencontohkan, Airlangga pernah menyebutkan bahwa bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi.

Dia mengatakan, tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.

"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujar Faisal Basri.

Menurut dia, tindakan para menteri itu menunjukkan bahwa politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang, tetapi juga memobilisasi para pejabat.

Faisal pun berpandangan bahwa penggelontoran bansos jelang Pilpres 2024 merupakan praktik dari pork barrel politics atau politik gentong babi kepada masyarakat miskin.

Dia mengatakan, hampir separuh penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin ekstrem, misikin, nyaris miskin, dan rentan miskin.

"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," kata Faisal.