Salin Artikel

Beredar Lagi Poster Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo: Saya Yakin dari Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo meyakini poster susunan kabinet Prabowo-Gibran yang viral di media sosial dibuat dan disebarkan oleh pihak internal.

Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci apakah poster itu dibuat oleh internal Partai Gerindra atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

“Saya tidak berhak dan tidak kompeten menjawab benar, tidaknya. Tapi dari, satu nama-nama yang selama ini tidak banyak dikenal publik, dua, rekam jejak penyebaran poster, saya meyakini poster itu dari internal,” ujar Dradjad pada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

“Saya tidak bisa mengelaborasi internal mana ya,” sambung anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.

Ia juga enggan menjawab ketika ditanya apakah sebaran poster itu terkait dengan upaya untuk test the water alias mengetes penerimaan publik.

“Silahkan masyarakat menilainya,” ucap dia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman juga sudah angkat bicara soal kemunculan poster tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa pihak yang menyebarkan poster itu cukup kreatif.

“Saya menanggapi poster ini kreatif, nah orang ngarangnya kreatif. Yang begini-begini ini pasti belum di ini ya," tuturnya pada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa siang.

Meski begitu, ia mengaku tak membatasi ruang untuk partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bergabung.

Sebab, dalam poster yang tersebar, ada pula nama-nama figur dari luar KIM yang disebut bakal mengisi kabinet mendatang, misalnya Prananda Surya Paloh, Angela Tanoesoedibjo, dan Sandiaga Uno.

“Dari teman-teman yang di luar Koalisi Indonesia Maju pun tidak dibatasi. Pak Prabowo terbuka dan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju juga welcome terhadap masuknya teman-teman dari partai lain,” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/18530171/beredar-lagi-poster-susunan-kabinet-prabowo-gibran-dradjad-wibowo-saya-yakin

Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke