Soal Rencana Prabowo Sambangi PPP, Sekjen PDI-P: Itu Kesadaran Sejarah Tidak Hilangkan Partai Kabah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memandang positif rencana bertemunya Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Hasto, itu bagian kesadaran sejarah untuk tidak menghilangkan partai berlambang kabah dalam perpolitikan nasional.

Seperti diketahui, PPP saat ini terancam gagal lolos parlemen akibat suaranya dalam Pileg 2024 tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

"Kalau Pak Prabowo juga bersama-sama untuk membantu PPP, ya artinya karena kesadaran sejarah itu," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Hasto mengatakan, PDI-P pun sudah sejak awal membantu PPP. Setelah penetapan hasil Pemilu, pada Sabtu pekan lalu, Hasto mengaku bertemu dengan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek.

Saat pertemuan itu, Hasto mengajak PPP melalui Awiek untuk bersama-sama membongkar proses Pemilu 2024 yang dinilai curang.

"Bahkan sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDI Perjuangan," tutur Hasto.

"Bahkan pada 2019, pemilu lalu kami diperintahkan oleh Bu Mega yang memegang amanat Mbah Maimoen untuk membantu PPP, karena sejarahnya," sambung dia.

Menurut Hasto, bantuan-bantuan yang diberikan karena PDI-P enggan PPP lantas hilang dalam perpolitikan nasional.

Kendati demikian, ia menyadari ada upaya operasi kekuasaan untuk menghilangkan PPP.

Terlebih, PPP disebut bagian dari partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Di mana seluruh pendukung Ganjar-Mahfud itu partainya dikecil-kecilkan. PPP, Perindo, Hanura, dan PDI Perjuangan," katanya.

"Maka kami memberikan solidaritas tertinggi. Karena kami tidak ingin menghilangkan partai Kabah," sambung Hasto.

Lebih jauh, atas operasi kekuasaan itu, Hasto mengaitkannya dengan kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai, jika benar terbukti ada keterlibatan kekuasaan dalam operasi politik menghilangkan PPP dalam perpolitikan nasional, Presiden Jokowi bisa saja bertanggungjawab.

"Tapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Kabah dalam sejarah Republik ini. Padahal partai Kabah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini," tutur Hasto.

"Ini operasi politik yang luar biasa, yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa selain Partai Nasdem, ada PPP yang mulai terlihat jelas menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Habiburokhman usai ditanya tentang pertemuan Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat (22/3/2024) hari ini, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.

"Ini adalah bagian dari implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo bahwa memang kami ingin kita sebagai elite bangsa ini, kita mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, pertemuan Prabowo dan PPP belum dijadwalkan.