Salin Artikel

Kritik Koalisi Perubahan, AHY: Belum Selesai Sudah Ke Sana Kemari

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai keputusan buat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah tepat.

Menurut AHY, kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena setiap partai politik di dalamnya mulai mencoba bermanuver.

"Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin kita ditinggalkan sendiri, yang lain sudah kemarin-kemarin karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu, betul kan?" kata AHY dalam kegiatan buka bersama bareng kader Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan pada Sabtu (23/3/2024), seperti dikutip dari tayangan Kompas TV.

Menurut AHY, jika Demokrat masih tetap bertahan di Koalisi Perubahan maka dia memperkirakan mereka akan semakin babak belur karena kalah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

“Banyak sekali hikmahnya, sekali lagi kita bayangkan coba kita masih di tempat (koalisi) yang sama, hancur lebur,” ujar AHY.

AHY meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apa pun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan.

“Jadi, kita mungkin diajarkan untuk tetap rendah hati. Tidak mendapatkan segalanya untuk terus berjuang,” ucap AHY.

Demokrat juga sempat mendorong AHY sebagai bakal Cawapres mendampingi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Akan tetapi rencana itu kandas karena Demokrat berpindah haluan dan digantikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Berdasarkan penghitungan suara KPU, terdapat 8 partai politik (parpol) yang memenuhi ambang batas parlemen atau lolos ke DPR RI, salah satunya Partai Demokrat.

Partai berlambang bintang Mercy itu memperoleh 7,43 persen suara dengan jumlah suara mencapai 11,2 juta. Dengan hasil itu maka Demokrat memperoleh 44 kursi di DPR periode 2024-2029.

Pada Pemilu 2019, Demokrat memperoleh 10,8 juta suara (7,77 persen). Perolehan itu membuat Demokrat mendapatkan 54 kursi di DPR, lebih tinggi dari perolehan pada Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/24/16284771/kritik-koalisi-perubahan-ahy-belum-selesai-sudah-ke-sana-kemari

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke