Salin Artikel

Yakin Hak Angket Tak Berlanjut, Waketum Gerindra: 70 Persen Anggota DPR Sudah "Move On"

Sebab, menurut dia, 70 persen anggota DPR sudah tidak ingin membicarakan lagi tentang Pilpres 2024 atau dalam kata lain sudah "move on".

"Sebagian besar mungkin ada 70 persen sudah move on, yang lainnya ya apa enggak bersikap menolak juga soal persatuan ini, tapi 'Sudah lah pemilu mau apa lagi angket-angket', bahasanya begitu tuh, sudah capek, kita semua lelah pemilu kemarin," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Habiburokhman mengaku mengetahui itu setelah kerap berbincang ringan dengan sesama anggota DPR lintas fraksi partai politik.

Menurut dia, sebagian anggota DPR menganggap Pemilu 2024 sudah selesai dilihat dari hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nah kita sekarang fokus punya agenda-agenda yang penting di depan mata. Jadi sudah pada move on, tapi enggak tahu nanti di pimpinan partai masing-masing," ucap dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga meyakini, sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan selesai dan tidak berlarut-larut.

Ia yakin utusan MK tidak akan mengubah hasil Pilpres 2024.

"Dua-tiga minggu ini MK akan selesai, ya enggak akan mungkin ada pertikaian yang berlarut-larut lah," ujar dia.

Adapun kubu Anies-Muhaimin mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK pada Kamis (21/3/2024).

Sementara itu, kubu pasangan calon Ganjar-Mahfud direncanakan mendaftarkan gugatan pada Sabtu (23/3/2024) atau batas akhir pendaftaran.

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, gugatan sengketa itu juga bukan untuk mencari kemenangan.

"Apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan," kata Mahfud dalam konferensi pers di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Bukan sekadar untuk bernego lagi. Tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/17421971/yakin-hak-angket-tak-berlanjut-waketum-gerindra-70-persen-anggota-dpr-sudah

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke