Salin Artikel

Momen Bahlil Sindir PPP Gagal ke Senayan, Jokowi dan Para Menteri Spontan Tertawa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang gagal lolos ke parlemen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah turut menjadi pergunjingan di Istana.

Momen itu terjadi saat Presiden Joko Widodo dan anggota Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (22/3/2024).

Usai melakukan pelaporan, Kepala Negara dan para menteri dan kepala instansi berfoto bersama Presiden Jokowi.

Setelah sesi foto usai, Presiden dan para menteri saling beramah-tamah.

Saat itu lah terjadi momen menarik ketika Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melontarkan candaan soal pembayaran pajak yang dikaitkan dengan pemilihan umum.

Bahlil menyindir Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno yang partainya tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi bahwa sebenarnya Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih.

Hanya saja, menurut Bahlil, hal itu urung dilakukan karena PPP belum lolos ke DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2024.

"Pak Sandi tadi mau bayar pajak lebih Pak, tapi PPP belum lolos," ujar Bahlil.

Mendengar candaan tersebut, Presiden Jokowi tak kuasa menahan tawanya.

Begitu pula dengan para menteri lain yang tampak tertawa. Antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menpan RB bahkan sempat menyenggol bahu Menteri Bahli.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani lewat isyarat tangan di depan mulut meminta Menteri Bahlil berhati-hati berbicara.

Sandiaga Uno yang mendengar candaan itu pun tertawa tipis.

Ia pun langsung menimpali dengan pernyataan "Ditarik lagi ya hahaha," demikian kata Sandiaga sambil tersenyum.

Presiden Jokowi kemudian menengahi candaan itu dengan berkata "Ini (persoalan membayar) pajak lho," kata Kepala Negara.

Sebagaimana diketahui, PPP untuk kali pertama dalam sejarah gagal mendapatkan kursi DPR di Senayan berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

Hal ini terjadi karena PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI pada Rabu (20/3/2024) malam, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil) di 38 provinsi Indonesia.

Ini berarti, PPP hanya meraup 3,87 persen suara dari total 151.796.630 suara sah Pileg 2024.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, PPP meraih 6.323.147 suara atau setara dengan 4,52 persen suara.

Karena itu, PPP mendapat 19 kursi di DPR periode 2019-2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/15492351/momen-bahlil-sindir-ppp-gagal-ke-senayan-jokowi-dan-para-menteri-spontan

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke