Salin Artikel

Politikus PDI-P: Hubungan Kita dengan Semua Baik, yang Tidak Baik Cuma dengan Jokowi

Hal ini disampaikan Deddy usai ditanya tentang calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dikabarkan menjenguk Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey yang tengah sakit awal Maret lalu.

"Hubungan kita dengan semua baik, yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi," kata Deddy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Deddy lantas menyebut alasan mengapa hubungan PDI-P dan Jokowi tidak baik-baik saja.

Menurut dia, Jokowi memilih mengedepankan kepentingannya dan keluarganya sendiri.

"Karena dia (Jokowi) memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain, kita enggak ada masalah," tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR ini lantas ditanya apakah itu artinya PDI-P lebih mungkin berhubungan baik dengan Prabowo ketimbang Jokowi ke depannya.

"Yang tidak mungkin, kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu saja kesimpulannya," ujar Deddy menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto juga menyebut ada jurang yang membedakan antara PDI-P dan Jokowi saat ini.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi isu Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung ke Golkar.

Menurut dia, isu bergabungnya Jokowi dan Gibran merupakan bagian dari dinamika politik Pemilu 2024.

"Tapi apa yang terjadi di PDI Perjuangan, saya pikir juga akan membangun kesadaran elite bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik. Politik itu bukan sekadar elektoral, politik itu membangun peradaban," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Saat ditanya apakah PDI-P akan rela melepas Jokowi dan Gibran, Hasto mengatakan bahwa saat ini ada jurang yang membedakan antara kedua sosok itu dengan PDI-P.

"Sudah kami sampaikan ada satu jurang yang membedakan. Karena ini berkaitan dengan karakter," ujar Hasto.

PDI-P mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diketahui maju sebagai cawapres mendamping Prabowo Subianto. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/15315601/politikus-pdi-p-hubungan-kita-dengan-semua-baik-yang-tidak-baik-cuma-dengan

Terkini Lainnya

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke