Salin Artikel

Menko Polhukam: RI Konsisten Sampaikan Keberatan Peta "10-Dash Line" China

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa Indonesia secara konsisten menyampaikan keberatan dalam forum internasional soal peta baru yang diklaim China di Laut China Selatan (LCS).

Diketahui, China mengeklaim peta baru dari yang semula nine-dash line atau sembilan garis putus-putus menjadi 10-dash line atau 10 garis putus-putus.

“China kembali secara unilateral mengeluarkan peta baru. Peta standar China menambahkan satu garis putus-putus menjadi 10-dash line yang mengklaim seluruh wilayah LCS,” kata Hadi saat sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies, Selasa (19/3/2024).

Di beberapa bagian, kata Hadi, garis putus-putus tersebut tumpang tindih dengan wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.

“Peta China ini mengundang protes keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia,” ujar Hadi.

Indonesia sebagai negara non-claimant atau negara yang tidak ikut bersengketa di LCS, secara konsisten menyampaikan keberatan atas peta baru itu karena tidak berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Dilansir dari laman Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, peta baru China itu membuat sejumlah negara seperti India, Malaysia, Filipina, hingga Taiwan geram karena disinyalir menabrak batas kedaulatan negara.

Peta tersebut disebarkan pertama kali oleh media partisan Partai Komunis China (PKC) seperti dilaporkan Reuters.

Peta baru yang dirilis China berbeda dengan versi yang diserahkan oleh China kepada PBB pada 2009 tentang Laut China Selatan. Semula area itu dibatasi oleh sembilan garis putus-putus, tetapi kini meluas menjadi 10 garis putus-putus.

Ten-dash line yang berbentuk huruf U tersebut menunjukkan China seolah telah memperluas klaimnya atas wilayah geografis di Laut China Selatan yang diperkirakan hingga 90 persen.

Ten-dash line ini melingkar sejauh 1.500 kilometer di selatan Pulau Hainan dan memotong ZEE Malaysia, dekat Sabah dan Sarawak, lalu Brunei, Filipina, Vietnam, hingga ke wilayah perairan Indonesia.

Garis titik-titik itu juga mencakup wilayah lain yang disengketakan, termasuk klaim atas Taiwan serta dua wilayah di dekat perbatasan India di sepanjang Himalaya, yakni Arunachal Pradesh dan Aksai Chin.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/06145421/menko-polhukam-ri-konsisten-sampaikan-keberatan-peta-10-dash-line-china

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke