Salin Artikel

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Hal itu dikatakan Risma usai ditanya bagaimana solusinya menangani masih banyaknya masyarakat atau warga yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Diketahui, DTKS adalah data terpadu yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

"Kadang ini enggak masuk, makanya kemudian saya buat program usul sanggah. Untuk siapa pun, itu bisa mengusulkan siapa pun. Bahkan, mengusulkan dirinya sendiri boleh," kata Risma ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) usai rapat bersama Komisi VIII DPR.

"Tapi kita akan cek di lapangan, layak apa enggak terima bantuan," ujarnya lagi.

Risma mengakui bahwa cerita-cerita tentang warga miskin yang justru tidak masuk DTKS banyak didengarnya.

Terbaru, Risma mendengarkan cerita dari anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Ali Ridha tentang Ibu Semi dari Magetan, Jawa Timur.

Ibu Semi diceritakan berusia 90 tahun dan hidup sebatang kara. Dia hanya berjualan keripik yang dijual seharga Rp 5.000.

"Ya saya berharap masyarakat itu bisa informasikan kepada kita, saya terima kasih teman-teman media, kami terima bahkan saya sering nerima surat itu yang tulisan tangan yang saya juga enggak bisa baca, kalau itu kita peduli, enggak musti ngasih, gitu lho," ujar politikus PDI-P ini.

"Ndak mesti kita misalkan peduli ngasih, (tapi) lapor saja ke kami, nanti kami yang akan tangani," kata Risma lagi.

Dia juga menjamin tidak akan ada lagi rakyat miskin yang tidak bisa makan jika usul sanggah berfungsi dengan optimal.

"Jadi kalau itu bisa dilaporkan, enggak ada lagi orang-orang, yang mungkin enggak bisa makan. Bahkan, kemarin ada yang ijazahnya kita tebus, ijazah sekolah dan lain sebagainya," ujar Risma.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/20184781/masih-banyak-warga-belum-masuk-dtks-risma-minta-masyarakat-lapor-lewat-usul

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke