"Belum pernah ada pembicaraan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga merespons soal netralitas Presiden Jokowi di pemilihan umum (pemilu) yang disorot oleh anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Menurut Airlangga, setiap Presiden di dunia punya kendaraan politiknya sendiri-sendiri berupa partai politik (parpol).
Oleh karena itu, dia mengatakan wajar jika Kepala Negara punya kecenderungan politik tertentu.
"Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya partai PAP (Partai Aksi Rakyat). Joe Biden dari (Partai) Demokrat," kata Airlangga.
"Jadi itu biasa. Pak Jokowi partainya beda," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Diberitakan sebelumnya, wacana membentuk koalisi besar pertama kali digaungkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.
Grace mengatakan, partainya mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi partai-partai politik yang punya kesamaan visi dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.
"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang pada 10 Maret 2024.
Grace berpandangan, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.
Dia juga menilai, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.
"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," ujar Grace Natalie.
https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/13171691/airlangga-sebut-wacana-jokowi-pimpin-koalisi-besar-belum-pernah-dibicarakan