Bertemu 2 Menteri PKB, Jokowi Dinilai Galang Dukungan untuk Gembosi Hak Angket

Salah satunya menggalang dukungan politik dalam rangka menghambat realisasi hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu).

"Pertemuan tersebut bisa dimaknai sebagai manuver Jokowi dalam menggalang dukungan politik untuk menggembosi hak angket," ujar Karyono ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (18/3/2024).

"Dan sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi hingga selesai 20 Oktober 2024. Pasalnya, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi semakin menggema," lanjutnya.

Sehingga, menurut Karyono boleh jadi pertemuan antara Presiden Jokowi dan dua menteri PKB tersebut sebagai test the water.

Ia menilai Presiden mungkin perlu untuk melakukan penjajakan terlebih dahulu karena posisi PKB dalam konteks kontestasi Pemilu 2024 saat ini berada di posisi diametral dengan Jokowi yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Meskipun di sisi lain PKB masih merupakan bagian dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-M'aruf Amin.

Sehingga dalam konteks ini Presiden Jokowi perlu hati-hati dalam mengambil sikap.

Lebih lanjut, Karyono juga menilai pertemuan Presiden dengan dua menteri PKB itu menimbulkan multitafsir.

Sebab bisa jadi merupakan sinyal PKB ditawari untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan yang akan datang.

"Atau yang terjadi bisa sebaliknya, yaitu Presiden Jokowi memberikan sinyal akan melakukan reshuffle jika nanti tidak terjadi deal politik," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, kedua menteri yang merupakan kader PKB itu melaporkan hasil suara PKB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Sekaligus juga tadi kita melaporkan ke Pak Presiden, karena tadi laporan terkait dengan pileg artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur," ujar Abdul Halim usai pertemuan.

"Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa. Kita pecah telur di Sumatera, kita pecah telur di DKI Jakarta 1 dan DKI Jakarta 2. Kita pecah telur di NTB 1. Kemarin (2019) kita NTB cuma 1 dapil sekarang 2 dapil kita, PKB, dapet. Dan penambahan pecah telur di Sulawesi Tenggara ," lanjutnya.

Hal-hal rinci tersebut ia laporkan kepada Presiden Jokowi. Sekaligus ia dan Ida Fauziah meminta arahan dari Kepala Negara untuk pengabdian jabatan selanjutnya.

Abdul Halim dan Ida juga membicarakan soal format pemilu yang paling sesuai untuk Indonesia di masa yang akan datang.