Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Demokrat: Biarkan Pak Prabowo Ambil Keputusan

Hal ini ia sampaikan merespons Partai Golkar yang menginginkan jatah kursi menteri minimal lima.

"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden," kata Herman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Meski begitu, menurut Herman, mengenai posisi menteri tentu presiden bakal berbicara dengan pimpinan partai politik koalisi.

Dalam hal ini, ia meyakini calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang diusung oleh Demokrat, juga sudah memahami rumusan kabinet yang bakal disusun.

"Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya lah, sudah punya rumusannya dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya," tegas anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Herman menyatakan bahwa Demokrat menunggu keputusan Prabowo memilih sosok-sosok yang bakal mengisi pemerintahan ke depan.

Dalam keputusannya, KPU pada 20 Maret mendatang juga mengumumkan secara resmi siapa presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024.

Karena itu, Demokrat disebut belum memiliki target jatah kursi menteri untuk pemerintahan selanjutnya.

"Kalau Demokrat kan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini kami masih menunggu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilu presiden siapa, ditetapkan," ujar dia.

"Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio dan kriteria, mungkin juga nanti pada akhirnya keputusan ya ada di tangan presiden terpilih lah," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Airlangga mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).