Salin Artikel

Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BIN

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Badan Intelijen Negara (BIN) atas kenaikan pada indeks Reformasi Birokrasi (RB) serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Capaian positif itu, sebut dia, merupakan bukti komitmen jajaran BIN yang terus berbenah dan menciptakan birokrasi yang lincah.

"Jadi luar biasa transformasi BIN terkait RB. Meskipun bidang kerjanya banyak terkait kerahasiaan negara, proses RB-nya jalan terus," ujar Anas melalui siaran persnya, Kamis (14/3/2024).

Hal itu diungkapkannya saat bertemu dengan Kepala BIN Budi Gunawan di Kantor BIN, Kamis.

Anas menjelaskan, nilai indeks RB BIN pada 2023 masuk kategori A atau Memuaskan. Nilai ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya serta lebih tinggi dibanding nilai rata-rata RB kementerian/lembaga.

"Tidak hanya dari sisi RB, BIN juga dinilai sukses mendorong akuntabilitas kinerja yang terus mengalami perkembangan positif," tuturnya.

Pada 2023, nilai SAKIP BIN berada pada kategori BB (Sangat Baik). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga secara nasional.

Anas juga menyoroti upaya BIN dalam membangun Zona Integritas. Sebab, pada 2018-2023, terdapat lima unit BIN yang diusulkan untuk memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Hasilnya, tiga unit kerja BIN berhasil memperoleh predikat WBK," imbuhnya.

Selain membahas RB, Anas tidak lupa menyoroti peluang keterlibatan BIN dalam transformasi digital yang tengah dikerjakan pemerintah.

Beberapa waktu lalu, Anas bersama Wakil Kepala BIN, I Nyoman Cantiasa bertemu untuk membahas hal tersebut.

Anas pun mengapresiasi terobosan yang dilakukan BIN. Ia berharap tata kelola dan proses bisnis BIN bisa semakin terdigitalisasi dengan baik.

"Saya memahami banyak informasi yang harus BIN jaga karena terkait rahasia dan keamanan, tapi semoga akan ada inovasi dan pengembangan kerja-kerja BIN dengan digitalisasi ke depan," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/14/21131011/menpan-rb-dukung-penguatan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-bin

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke