Ia menganggap Erina punya hak politik yang sama dengan masyarakat Indonesia yang lain.
“Hak politik itu adalah hak untuk dipilih dan memilih. Hak dipilih itu berlaku untuk siapa pun,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
“Oleh karena itu berlaku di anak Presiden, menantu Presiden, rakyat biasa, sama saja haknya dalam undang-undang,” ucap dia.
Baginya, keluarga atau kerabat Jokowi tak dilarang ikut serta dalam kontestasi elektoral.
Namun, soal terpilih atau tidak tentu sangat ditentukan oleh suara dan dukungan masyarakat.
“Suara rakyat, suara Tuhan. Nanti rakyat yang menentukan. Kalau rakyat menginginkan beliau ya terpilih, kalau tidak menginginkan ya tidak terpilih,” ujar dia.
Sebab, jika aturan itu dibuat justru akan menyebabkan diskriminasi antar warga Indonesia.
“Oleh karena itu undang-undang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk bisa menjalankan hak politiknya,” kata dia.
Sebelumnya, wacana mendorong Erina menjadi cagub Sleman disampaikan oleh Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY Widi Handoko.
Widi mengatakan, mencuatnya nama Erina karena dorongan atau aspirasi dari masyarakat sendiri.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum fokus membahas soal Pilkada 2024.
"Kami saat ini belum bicara soal pilkada karena masih konsentrasi pileg dan pilpres," tutur Dasco saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).
https://nasional.kompas.com/read/2024/03/14/16120361/soal-wacana-erina-gudono-jadi-cabup-sleman-demokrat-menantu-presiden-rakyat