Salin Artikel

Puan Bersama 23 Ketua Parlemen Perempuan Dunia Tanda Tangani Deklarasi Perjuangkan Hak Perempuan

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menandatangani joint statement untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Worlds Speakers’ Summit 2024.

“Kami, para ketua perempuan di Majelis Parlemen Nasional, berkumpul di Paris untuk menegaskan kembali dukungan kami yang teguh terhadap hak-hak perempuan,” ujar Puan melalui siaran persnya, Sabtu (9/3/2024).

Woman Speakers’ Summit 2024 ini sendiri telah digelar sejak Rabu (6/3/2023) di Hotel de Lassay, Paris. Para ketua parlemen perempuan membuat deklarasi bersama yang menjadi kesimpulan pembahasan di konferensi tersebut pada Kamis (7/3/2024).

Melalui KTT ini, para ketua parlemen ingin mendorong diplomasi parlemen yang aktif. Puan pun menegaskan siap untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

“Melalui karier dan keyakinan politik kami, kami dapat menginspirasi dan yang terpenting mengadvokasi perjuangan hak-hak perempuan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, para speakers (ketua parlemen) perempuan mengecam dan mengutuk kekerasan seksual terhadap perempuan pada saat konflik, mengingat kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

“Pada akhirnya, parlemen nasional, yang merupakan perwakilan negara mereka, berada di garis depan dalam membela hak-hak perempuan, dan mendorong kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta efektivitasnya melalui undang-undang yang mereka rancang, disahkan, dan diawasi,” jelas Puan.

Menurutnya, hak-hak perempuan dan anak perempuan perlu diperkuat. Dengan demikian, seluruh umat manusia akan bergerak maju.

Dalam KTT tersebut, Puan juga menyoroti persoalan perempuan yang rentan menjadi korban dalam berbagai konflik di seluruh dunia.

Ia menyinggung korban perang di Gaza maupun Ukraina. Menurutnya, konflik tersebut menyebabkan banyak remaja perempuan yang mengalami learning-loss akibat sekolah-sekolah yang rusak. Begitu pula yang terjadi di Myanmar dan Sudan yang mengalami konflik internal.

Sejumlah gagasan yang diajukan oleh Puan turut diadopsi pada joint statement ini. Beberapa di antaranya, yaitu terkait dengan perjuangan melawan kesenjangan dan diskriminasi yang terus dialami oleh perempuan.

Ia menyebut, kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan harus dilawan. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam membela nilai-nilai kesetaraan dan demokrasi di seluruh dunia.

“Kami memiliki prioritas yang sama, termasuk pemberdayaan semua perempuan, penghapusan segala bentuk kekerasan, baik dalam keluarga, kekerasan berbasis seksual dan gender, serta diskriminasi dalam bidang sosial, politik, dan kehidupan ekonomi,” terang Puan.

Pada KTT ini, para ketua parlemen menyepakati bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia harus diperjuangkan. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan yang merupakan salah satu prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bagian dari agenda PBB.

Lebih lanjut, Women Speakers' Summit 2024 juga menekankan persamaan hak akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan penyandang disabilitas. Puan mengatakan, berbagai tantangan terkait stereotip terhadap perempuan penyandang disabilitas harus diatasi bersama.

“Kita juga menghadapi tantangan baru, seperti kekerasan dunia maya, dan khususnya pelecehan dunia maya, yang mana perempuan adalah korban pertamanya. Kami bertekad untuk menghadapi semua tantangan ini bersama-sama,” ungkap Puan.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/09/16002371/puan-bersama-23-ketua-parlemen-perempuan-dunia-tanda-tangani-deklarasi

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke