Salin Artikel

Silmy Mengaku Sedang Perjuangkan Tunjangan Pegawai Imigrasi di Perbatasan

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyatakan pihaknya tengah memperjuangkan tunjangan untuk pegawainya yang bertugas di perbatasan.

Pernyataan itu Silmy sampaikan dalam dialog Pengarahan Dirjen Imigrasi Kepada Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita sedang memperjuangkan tunjangan khusus di perbatasan, baik di tempat-tempat yang kiranya memerlukan juga tambahan tunjangan karena memang lebih mahal (biaya hidup)," kata Silmy di Kantor Kanwil Kupang, NTT, Kamis (7/3/2024).

Dalam kunjungan ini, Silmy mendatangi Kantor Imigrasi (Kanim) dan Rumah Detensi Imigrrasi (Rudenim) Kupang guna meninjau kodnisi serta kebutuhan mereka.

Silmy menagih masukan dan permintaan dari para petugas Imigrasi di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste itu untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

Kebutuhan itu meliputi sarana dan prasarana (Sarpras) seperti gedung dan peremajaan kendaraan, penempatan tugas, SDM, IT, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Mariana Dominika Jone menyampaikan berbagai kesulitan yang dihadapi para petugas Imigrasi di daerah.

Dua di antaranya menyangkut sarana dan prasarana Kanim di sejumlah daerah yang menyedihkan. Padahal, mereka harus melayani warga negara asing (WNA) hingga mengawasi pos perbatasan.

"Kalau Kupang bagus Pak, Rudenim di Kupang masih sangat bagus dibanding dengan Pak Jaya, Labuan Bajo," ujar Marciana.

"Orang asing itu sangat banyak. Tahun lalu sekitar 12 ribu yang masuk tapi kantornya menyedihkan, Pak," lanjut Marciana.

Selain fasilitas kantor yang buruk, petugas Imigrasi yang berminat di Labuan Bajo kebanyakan bukan warga setempat sehingga mereka harus menyewa indekos.

Sementara, tarif sewa indekos dan biaya hidup di Labuan Bajo sangat mahal.

"Gaji mereka lebih banyak ya lebih banyak (untuk) kos jadi mereka tidak punya simpanan," kata Marciana.

Silmy pun memperhatikan dengan seksama keluhan jajarannya di daerah. Ia meminta mereka mengajukan berbagai kebutuhan yang menyangkut organisasi dan tugas Imigrasi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/16035721/silmy-mengaku-sedang-perjuangkan-tunjangan-pegawai-imigrasi-di-perbatasan

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke