Di Rapat Paripurna DPR RI, Sufmi Dasco Bahas soal Diplomasi hingga Masalah Struktural Pangan

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Selatan.

Dalam pidatonya, Sufmi membahas beberapa hal, di antaranya agenda diplomasi parlemen DPR RI, etika pemilu, hingga masalah struktural pangan.

Menurut Sufmi, DPR RI akan menghadiri sejumlah rangkaian agenda diplomasi parlemen yang akan digelar pada 2024. Hal ini merupakan upaya DPR RI untuk mempererat kerja sama dengan berbagai negara demi menyelesaikan beragam masalah global.

“Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut dilakukan dalam rangka penguatan diplomasi antara DPR RI dengan parlemen negara lain serta meningkatkan kerja sama antarnegara dalam menyikapi berbagai masalah global,” ungkap Sufmi melalui siaran persnya, Selasa (5/3/2024).

Agenda diplomasi yang akan dilaksanakan oleh DPR RI di antaranya Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC (PUIC), Women Speakers’ Summit, Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta Observation of the Presidential Election of the Russian Federation di Rusia.

Sebelumnya, DPR RI telah melakukan peninjauan pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan mengundang perwakilan parlemen negara-negara sahabat pada 12-15 Februari 2024 lalu. Program ini diikuti oleh 16 perwakilan parlemen negara sahabat dan tiga organisasi internasional.

DPR RI soal etika politik dalam pemilu

Menanggapi pelaksanaan Pemilu 2024, DPR RI menyatakan bahwa setiap tahapan pemilu membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik dari penyelenggara, pemerintah, maupun partai politik.

Oleh karenanya, etika politik merupakan hal yang diperlukan dalam menjalankan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sufmi menjelaskan bahwa pemilu merupakan sebuah kompetisi dan menang ataupun kalah menjadi hal yang biasa. Oleh sebab itu, etika politik untuk siap menang dan kalah sangat diperlukan.

“Akan tetapi, pada saat yang bersamaan etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil,” ungkap Sufmi.

“Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi, yang harus berada dalam budaya politik yang semakin maju, dan ditunjukan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab serta mencerdaskan kehidupan rakyat,” lanjutnya.

Ia mewakili DPR RI memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah turut menyukseskan Pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya secara aktif pada tanggal 14 Februari lalu.

“Walaupun pilihan rakyat berbeda-beda, tetapi untuk bangsa dan negara, hanya ada merah putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bineka Tunggal Ika,” ujarnya.

DPR RI minta pemerintah atasi masalah pangan

Pada kesempatan itu, Sufmi turut menyoroti soal masalah kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi. Karenanya, dia meminta pemerintah melakukan langkah antisipatif untuk memperbaiki permasalahan struktural pangan.

“Dalam perspektif jangka menengah-panjang, pemerintah harus dapat membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, sehingga, masalah-masalah kelangkaan bahan pangan tidak terulang pada tahun-tahun mendatang,” tutur Sufmi.

Sufmi juga menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan yang konsisten lewat alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.

Dengan demikian, harapannya, DPR RI dapat memastikan regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat. Terlebih, menjelang bulan suci Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi,” ungkapnya.