Salin Artikel

Soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Kemenko PMK: Sabar, Masih Dirumuskan

JAKARTA, KOMPAS.com- Pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta publik bersabar menunggu kepastian mengenai sumber anggaran program makan siang gratis.

Hal ini disampaikan Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryantoro merespons wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membiayai program makan siang gratis.

"Saya kira sabar, kita juga masih belum lihat seperti apa programnya, memang masih harus dirumuskan," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Nunung pun mengaku belum mendapatkan informasi detil mengenai wacana mengalokasikan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah masih terus merumuskan program yang menjadi janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu.

Nunung pun mengingatkan bahwa belum ada presiden terpilih yang dilantik sehingga pihaknya belum bisa membeberkan secara detil rencana program makan siang gratis itu.

"Kemungkinan akan ada porsi anggaran, nanti berikutnya ya (disampaikan) karena ini kan masih digodok untuk program makan siang gratis, presidennya belum dilantik jadi kita belum bisa diskusi," kata dia.

Wacana pemanfaatan dana BOS untuk program makan siang gratis sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

Kala meninjau uji coba program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Airlangga bilang, dana BOS bisa menjadi salah satu opsi sumber dana program makan siang gratis.

"Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, secara spesifik itu bisa dibuat," kata dia, di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Lebih lanjut ia bilang, pemerintah saat ini masih memikirkan secara matang terkait pelaksanaan program makan siang gratis, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah disebut melakukan "belanja masalah" untuk mendukung pelaksanaan program makan siang gratis, yang rencananya bakal digulirkan pada tahun depan.

"Ini memang kita lagi belanja masalah, sehingga dengan demikian besar supaya bisa diimplementasikan secara baik, dan kita punya waktu yang panjang untuk melakukan piloting," ucap Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/04/17115041/soal-dana-bos-untuk-makan-siang-gratis-kemenko-pmk-sabar-masih-dirumuskan

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke