Soal Wacana Koalisi Besar di Pemerintahan ke Depan, Anies: Pemilu Belum Selesai

Hal ini disampaikan Anies menanggapi adanya wacana pembentukkan koalisi besar agar seluruh partai berada di koalisi pemerintahan ke depan.

“Kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai, kan kita belum selesai. Belum selesai penghitungannya,” kata Anies saat ditemui di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).

Dia pun memastikan bahwa partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden (pilpres) 2024, yaitu Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih sangat solid.

Bahkan, partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan ini akan mendorong adanya hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Bismillah, insya Allah yang tiga partai ini, partai perubahan itu solid akan mengusung hak angket. Itu dulu, mulainya di situ,” ujar Anies.

Diberitakan, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengaku mendengar bahwa akan ada skenario agar seluruh partai berada di koalisi pemerintahan ke depan.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun mengkhawatirkan isu itu bisa menurunkan makna demokrasi Indonesia.

Hal ini disampaikan Sudirman dalam acara diskusi bertema "Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?" di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).

"Bahkan, sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan saja ke dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang. Tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar," kata Sudirman.

Menurut Sudirman, jika isu tersebut benar akan jadi iktikad yang sangat buruk dan akan menghancurkan Indonesia ke jurang terdalam demokrasi.

Ketika wacana itu benar-benar terwujud, Sudirman percaya Indonesia akan berada dalam kondisi tidak bisa diperbaiki lagi.

"Yang saya sebut tadi bisa masuk dalam kategori unfixable, tidak bisa diperbaiki," ujar Co-Captain tim pemenangan Anies-Muhaimin itu.

Menurut Sudirman, bagi para penguasa saat ini, gaya politik dinasti bisa menjadi berkah, karena memiliki keleluasaan untuk melanjutkan kekuasaan.

Namun, politik dinasti dan pelanggaran etika yang dibiarkan dinilai tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Indonesia, khususnya terkait persoalan penegakan hukum.

"Karena PR (pekerjaan rumah) kita adalah soal gap (celah), soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan," kata Sudirman.