PAN Harap Ambang Batas Parlemen Turun, "Presidential Threshold" 0 Persen

Viva merespons MK yang memutuskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen harus diubah sebelum 2029.

"Ya benar. PAN menginginkan parliamentary threshold, PT, tidak lagi 4 persen, sesuai dengan keputusan MK, tidak boleh 4 persen. Nah tafsir dari 4 persen itu harus turun, gitu," ujar Viva saat dihubungi, Jumat (1/3/2024).

Menurut Viva, jika angka ambang batas parlemen semakin meningkat, akan terjadi disproporsionalitas yang semakin besar.

Dia menyebut, pemilu menjadi tidak proporsional lagi karena banyak suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi.

Lantas, ke angka berapa persen PAN ingin ambang batas parlemen turun?

Viva mengatakan, itu bergantung kepada kebijakan kolektif parpol-parpol bersama dengan pemerintah.

"Untuk ukur itu kan ada teori atau ilmu pemilu, atau fisika pemilu, atau matematika pemilu. Itu nanti akan ditentukan, direvisi pansus UU Pemilu ke depan," kata dia.

Sementara itu, Viva berharap kekuatan civil society ikut berjuang untuk menurunkan angka presidential threshold dari 20 persen ke 0 persen.

Paling tidak, kata dia, presidential threshold disamakan angkanya dengan ambang batas parlemen.

"Jika angka parliamentary threshold 2 persen, maka presidential threshold juga 2 persen, karena yang berhak mencalonkan paslon di pilpres hanya parpol yang lolos di parlemen," ucap Viva.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4 persen terhadap Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

Dalam putusannya, MK menyatakan norma Pasal 414 Ayat (1) atau ambang batas parlemen 4 persen tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Lalu, menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR tahun 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang sudah ditentukan.

"Dalam pokok permohonan; satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2023).

“Menyatakan norma Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan,” tutur Suhartoyo.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan, MK menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk Undang-Undang.

Namun, perubahan itu harus memperhatikan lima poin. Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem Pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan harus ditempatkan dalam rangka untuk mewujudkan penyederhanaan parpol; dan keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaran Pemilu 2029.

"Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelanggaraan Pemilihan Umum dengan menerapkan sistem partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan parpol peserta Pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR," kata Saldi Isra.