Program Prabowo-Gibran Dibahas Kabinet Jokowi, Anies: Ada Persoalan Etika

Karena menurut Anies, pembahasan terkait program tersebut seharusnya menunggu proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 baik dari hasil hitung maupun dari hasil sengketa yang sudah ditetapkan.

"Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini," kata Anies saat ditemui di Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).

Anies mengatakan, mengakomodasi program paslon yang terpilih dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) adalah hal yang baik.

Karena dengan mengakomodasi program paslon terpilih, akan memudahkan realisasi janji karena mendapat dukungan anggaran dari pemerintah sebelumnya.

"Pemerintah yang akan selesai kemudian mengakomodasi program-program yang dijanjikan oleh yang terpilih itu baik. Yang repot itu kan pemerintahnya mau selesai tapi dia tidak mau akomodasi, itu kan sering terjadi," tuturnya.

"Pengakomodasian itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si A, si B, si C sebagai pemenang," katanya.

"Nah sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara Pemilu memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukkan ke dalam RAPBN, nah itu baik," tandasnya.

Sebelumnya, pembahasan program Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet Jokowi diungkapkan oleh Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Senin (26/2/2024).

Program yang dibahas adalah program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo-Gibran.

"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.