Salin Artikel

Jokowi Tinjau Lapangan Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Begini Penampakannya

Peninjauan dilakukan antara lain untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menurut Jokowi, hingga saat ini, tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur tersebut di IKN.

Tak hanya itu, Presiden juga memastikan bahwa acara tersebut sudah dirancang secara detail.

"Enggak ada masalah. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian, acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari sudah hampir final," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Sementara itu, terkait dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN, Kepala Negara menyebut bahwa akan dilakukan secara bertahap seiring dengan penyiapan fasilitas pendukungnya.

"Misalnya, perumahan yang paling penting, kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini, rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya. Sehingga semua ini harus mengelola, manajemen seperti ini tidak gampang. Ini yang sedang kita siapkan," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan rencana untuk berkantor di IKN segera setelah infrastruktur pendukung transportasi selesai dibangun.

"Pak Basuki Juli. Saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini)," ujar Jokowi.

Saat peninjauan, Jokowi didampingi sejumlah pejabat, antara lain Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Kurator pembangunan IKN Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/01/05530461/jokowi-tinjau-lapangan-upacara-hut-ke-79-ri-di-ikn-begini-penampakannya

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke