Salin Artikel

Kunjungi PGI, Menko Polhukam: Kita Sepakat Jaga Keharmonisan hingga Terpilihnya Presiden-Wapres Baru

Oleh karena itu, ia berharap peran PGI terus dijalankan hingga masa Pemilu 2024 selesai.

"Oleh sebab itu, (PGI) sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Apalagi saat ini kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan legislatif, presiden, dan wakil presiden yang dilaksanakan 14 Februari kemarin," ucap Hadi Tjahjanto setelah berdialog dengan jajaran PGI, Rabu (28/2/2024).

"Tadi kami juga berbincang untuk sepakat menjaga kondisi yang aman dan tentram ini sampai selesainya proses demokrasi yaitu terpilihnya presiden dan wakil presiden," sambungnya.

Hadi juga yakin situasi kondusif aman dan tentram saat ini bisa terwujud salah satunya berkat peran dan sinergi bersama PGI.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto dijadwalkan melakukan kunjungan silaturahmi pada tanggal (28/2/2024) di tiga tempat berbeda, di antaranya, PGI, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah.

Pada pagi hari tadi, Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri juga mengatakan, tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih berlangsung hingga Oktober 2024 sehingga tetap diperlukan langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik ke depannya.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti, yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang sudah menjamin keamanan dan ketertiban selama pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara bisa berlangsung aman dan damai.

Meski begitu, Jokowi juga mencatat adanya riak-riak kecil selama proses pemilu. Namun, menurut dia, hal itu menjadi bagian dari demokrasi. "Saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/28/15533781/kunjungi-pgi-menko-polhukam-kita-sepakat-jaga-keharmonisan-hingga

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke