Salin Artikel

Masuk ke Pemerintahan, Demokrat: Presiden yang Meminta, Bukan Kami yang Cari-cari Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, parpolnya masuk ke kabinet Indonesia Maju atas permintaan Presiden Joko Widodo.

Andi juga mengakui jika situasi politik yang sudah berubah setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu alasan Demokrat bergabung dengan pemerintah.

"Peta politik berubah dan karena itu kami masuk di pemerintahan ini koalisi presiden Jokowi itu karena memang ada situasi yang baru," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL Kompas.com yang disiarkan YouTube Kompas.com, Jumat (22/2/2024).

"Dan kami diberikan tawaran, bagi kami ini juga kesempatan untuk menjalankan pengabdian kepada negara. Memang Presiden meminta, bukan kami yang cari-cari jabatan. Memikirkan pun tidak," tegasnya.

Andi kemudian menceritakan saat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta datang ke Istana Kepresidenan pada Selasa (20/2/2024). Saat itu Agus juga belum tahu untuk kepentingan apa dirinya dipanggil Presiden Jokowi.

AHY menurutnya sempat bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno soal agenda tersebut.

"Ketika Mas AHY datang ke istana sebelumnya nanya sama Mas Pratik, agendanya apa? Mas Pratikno bilang udah datang saja nanti dikasih tahu. Jadi jam 8 pagi hari Selasa pagi datang ke Istana Mas AHY belum tahu apa ini agendanya," jelasnya.

"Bagi kami ini juga kesempatan untuk semua partai kan pada dasarnya ingin dan bagaimana caranya jadi bagian dari pemerintahan untuk membawa aspirasi masyarakat yang diwakili nya dalam proses pembuatan kebijakan. Kebetulan sekali lagi, Kementerian ATR/ BPN ini kementerian apolitis. Isinya adalah pelayanan boleh di kata. Nah kalau ini cocok juga. 7 bulan terakhir ini mari kita bikin pelayanan masyarakat," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah telah resmi melantik AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara para Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/24/10332421/masuk-ke-pemerintahan-demokrat-presiden-yang-meminta-bukan-kami-yang-cari

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke