Salin Artikel

Pesan Jokowi ke Pemerintahan Selanjutnya: Pengelolaan Air dan Energi Harus Jadi Konsentrasi

JAKARTA, KAMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintahan selanjutnya harus benar-benar memperhatikan pengelolaan air dan energi .

Pasalnya, kedua hal tersebut penting untuk mendukung ketersediaan pangan sebuah negara. Terlebih, ke depannya pangan dan energi akan menjadi rebutan semua negara.

Sehingga, keberadaan bendungan sebagai salah satu teknik untuk mengelola sumber air harus menjadi konsentrasi pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan Lokal di Boolang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat (23/2/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang dimiliki. Tadi saya sampaikan sebagai perbandingan Korea Selatan memiliki kurang lebih 20.000 (bendungan), China memiliki 98.000 bendungan. Kita memiliki 292 bendungan saja," ujar Jokowi.

"Sehingga, pemerintahan yang akan datang untuk proses pengelolaan air, energi, harus menjadi betul-betul konsentrasi. Karena pangan dan energi akan menjadi rebutan semua negara," tegasnya.

Jokowi juga sempat mengungkapkan, Indonesia saat ini punya 4.400-an sungai.

Sehingga ke depannya pemerintah harus memperhatikan proses pengelolaan sumber daya air yang sudah tersedia itu.

Adapun pada Jumat, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki kapasitas 16 juta meter kubik dan dapat mengairi area pertanian seluas 2.200 hektare.

Pembangunan bendungan itu menghabiskan anggaran Rp 2,02 triliun.

Presiden Jokowi menyebutkan, dengan makin banyaknya pembangunan infrastruktur seperti Bendungan Lolak, Indonesia akan mampu mengelola sumber daya dengan lebih efektif, mendukung pertanian, mengurangi risiko bencana alam, dan memajukan produksi energi bersih bagi seluruh rakyat.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/16533681/pesan-jokowi-ke-pemerintahan-selanjutnya-pengelolaan-air-dan-energi-harus

Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke