Partai Menengah Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo, Tak Siap Berhadapan dengan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik skala menengah diprediksi bergabung ke koalisi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang unggul pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya, ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Meski Prabowo-Gibran unggul jauh pada Pilpres 2024, namun, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif (pileg). Perolehan suara partai berlambang garuda itu sekitar 13 persen, tak lebih tinggi dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Dengan hitungan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi.

Untuk mengamankan itu, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen.

Oleh karenanya, Umam yakin, kubu Prabowo-Gibran kini tengah berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka.

“Kesempatan ini seolah menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah dan medioker untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang,” ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang perolehan suaranya dalam pileg kian melemah diyakini bakal bergabung ke pemerintahan yang berkuasa.

Partai Nasdem pun diprediksi bergabung ke kubu Prabowo. Apalagi, baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu secara empat mata dengan Presiden Joko Widodo.

Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tanda tanya. Meski pada masa kampanye Pemilu 2024 kerap mengkritik pemerintah, namun, partai pimpininan Muhaimin Iskandar itu belum pernah punya sejarah menjadi oposisi.

Pun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kendati pernah mesra dengan Gerindra pada pemerintahan Jokowi periode pertama, namun, partai yang dimotori Ahmad Syaikhu itu selama ini selalu kontra dengan pemerintahan Jokowi.

Atas situasi tersebut, PDI-P berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang menempatkan diri sebagai oposisi.

Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan. Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

“Semua itu akan bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan,” tutur Umam.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Selasa (20/2/2024) pukul 00.17 WIB misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.