Salin Artikel

Hasil "Quick Count" Indikator: Prabowo-Gibran Unggul dengan 58,18 Persen

Hal ini diketahui dari perhitungan cepat 2.999 sampel tempat pemungutan suara (TPS) atau 99,97 persen sampel TPS dengan suara sah untuk pilpres sekitar 598.075 orang yang menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari lalu.

"Perolehan suara Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar 25,35 persen; Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka 58,18 persen; Ganjar Pranowo–Mahfud MD 16,47 persen," kata founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/2/2024).

Berdasarkan data hitung cepat yang dilakukan oleh Indikator Politik, pasangan Prabowo-Gibran juga signifikan lebih besar dari 50 persen di 35 Provinsi di Indonesia.

Menteri Pertahanan (Menhan) dan Wali Kota Solo itu hanya kalah di tiga Provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Tiga wilayah itu dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, Anies-Muhaimin.

"Dengan demikian, pasangan Prabowo–Gibran diprediksi akan keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam satu putaran," kata Burhanuddin.

Sebagai informasi, pilpres akan berlangsung dua putaran jika tidak ada salah satu paslon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya meraih 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Adapun pilpres 2024 diikuti oleh tiga kandidat yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar; Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming; serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Sampel TPS dalam quick count ini dipilih dengan metode Stratified-Cluster Random Sampling. Adapun margin of error sebesar 0,52 persen. 

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/17/21161701/hasil-quick-count-indikator-prabowo-gibran-unggul-dengan-5818-persen

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke