Beda DPT, DPTb, dan DPK dalam Pemilu dan Mekanisme Mencoblos

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilih dalam Pemilu 2024 dibagi menjadi tiga kategori. Ketiganya, yakni, pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

DPT adalah warga negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah diverifikasi serta ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara, DPTb adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) tempat pemilih terdaftar, sehingga melakukan pindah memilih dari TPS awal.

Sedangkan DPK merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, tetapi dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat di KTP elektronik dengan syarakat memiliki KTP elektronik.

Beda jenis pemilih, berbeda pula dokumen yang harus dibawa ke TPS saat hari pemungutan suara, Rabu, 14 Februari 2024. Ada perbedaan pula terkait waktu memilih.

Dilansir dari Instagram resmi KPU RI, berikut perbedaan mekanisme pencoblosan bagi pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb, dan DPK:

1. Pemilih yang tercatat di DPT
Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih mulai dari pukul 07.00-13.00.

Dokumen yang dibawa yakni:

• KTP-el atau surat keterangan (suket)
• Formulir Model C Pemberitahuan-KPU (undangan mencoblos)

2. Pemilih yang tercatat di DPTb
Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilih mulai dari pukul 07.00-13.00.

Dokumen yang dibawa meliputi:

Dokumen yang dibawa.

• KTP-el atau surat keterangan (suket).

Adapun saat ini tahapan kampanye Pemilu 2024 memasuki masa tenang. Sebelumnya, telah digelar masa kampanye selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Masa tenang pemilu akan berlangsung selama tiga hari, yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Pemilu digelar bukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.